Bupati Fahmi Bersama Kadisdukcapil Sosialisasikan Kebijakan Adminduk

  • 5 Mei 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 207
Gambar Bupati Fahmi Bersama Kadisdukcapil Sosialisasikan  Kebijakan Adminduk

Mapos, Majene — Untuk mempercepat layanan administrasi kependudukan (Adminduk) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerapkan Dukcapil Go Digital.

Diketahui, Dukcapil Go Digital merupakan awal transformasi di bidang Adminduk yaitu dengan diterbitkannya KK dan akta kelahiran yang semula ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dinas, sekarang telah ditandatangani secara elektronik (TTE), sehingga pelayanan lebih cepat.

Dalam mensosialisalkan kebijakan Adminduk Dukcapil Go Digital, Bupati Majene Fahmi Massiara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Asri Albar melibatkan para kepala desa, lurah dan camat.

Asri Albar dalam laporannya di Aula Kantor Camat Malunda,
Selasa (05/05/2020) mengatakan, sosialisasi sedianya dilakukan pada bulan Maret, namun karena sesuatu dan lain hal sehingga pelaksanaannya diundur.

“Pada hari biasa dalam kondisi normal pelayanan selalu dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, namun karena situasi pandemik Covid19 maka kami dituntut berinovasi untuk dapat melakukan pelayanan dengan sistem digital ataupun sistem online,” ungkap Asri Albar.

Kaitannya dengan Go Digital lanjutnya, ini adalah tantangan sekaligus sebagai peluang.

“Aturan yang berlaku nanti harus mencantumkan nomor HP, namun ada beberapa daerah yang belum dapat signal, tapi perlu kami sampaikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan tentu akan ada solusi yang ditawarkan,” katanya.

Sementara Bupati Fahmi dalam sambutannya mengatakan, dirinya sangat memahami bahwa Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan hari ini, apa lagi dilaksanakan secara terbatas dan dilakukan dalam suasana sedang menjalankan Ibadah puasa Ramadhan tahun 1441 H.

“Selain itu, kondisi saat ini yang menuntut kita melakukan pelayanan kepada masyarakat yang harus menerapkan social distancing atau upaya jaga jarak,” katanya.

Terlepas dari itu semua, yang paling utama adalah dukungan penuh pemerintah yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Melalui upaya ini diharapkan semakin memperkuat kita dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan mampu menjawab masalah administrasi kependudukan dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat,” ungkap Fahmi.

Sosialisasi ini tidak saja bermakna untuk menertibkan penduduk secara administrasi, seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan.

“Tetapi jauh dibalik ini semua begitu banyak harapan yang ingin kita capai untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih layak bagi penduduk kita,” sebut Fahmi.

Informasi kependudukan itu bisa kita peroleh dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apakah informasi tersebut diyakini kebenaran dan kevalidan datanya? Untuk mengatasi itu semua, dalam melaporkan atau mendaftarkan data penduduk haruslah dengan benar dan sesuai dengan prosedur, karena dalam kenyataan masih ditemui perbedaan nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya.

Untuk itu diharapkan kepada kita semua, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan yang ada dengan selalu memotivasi agar masyarakat berkeinginan untuk memiliki Dokumen Kependudukan.

Kebijakan Nasional pada tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 20 19 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dimana dalam salah satu pasal menyatakan bahwa dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Juga, telah terbit Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan Pasal 12 menyatakan bahwa dalam pencetakan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan bahan baku kertas HVS 80 gram ukuran A4 warna putih.

Dan pada tahun 2020 ini, Aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran kependudukan kembali dimutakhirkan dari versi 7.3.2 ke versi 7.3.4, dimana perubahan mendasar dari versi ini adalah mempersyaratkan kepada pemohon untuk mendaftarkan/mencantumkan nomor HP dan email.

“Tujuannya adalah nantinya dokumen hasil pelayanan akan otomatis terkirim ke email yang didaftarkan oleh pemohon saat mendaftar dan selanjutnya dapat mencetak sendiri di rumah menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 tanpa harus ke kantor Disdukcapil,” ungkap Fahmi.

Terkait masalah pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang sampai saat ini belum maksimal, Ia menegaskan kepada seluruh jajaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk segera setelah wabah pandemik ini berakhir, melakukan pelayanan keliling penerbitan Kartu Identitas Anak, dengan cara mengunjungi langsung ke sekolah-sekolah (PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA), Kantor Lurah/ Desa.

“Kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk senantiasa terus mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” tegas Fahmi.

Tentu masih diingat bahwa ketika Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mampu lagi menjawab permasalahan kependudukan, maka disempurnakanlah Undang-undang tersebut dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013. Sehingga beberapa hal mendasar yang memudahkan masyarakat dan lembaga pengguna seperti :

1. Masa berlakunya KTP el yang semula 5 tahun menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP el.

2. Pencetakan KTP el dilaksanakan di Pemerintah Pusat diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

3. Adanya stelsel Aktif, artinya pelayanan administrasi kependudukan bukan hanya menunggu masyarakat pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi Pemerintah melalui petugas harus melakukan pola jemput bola atau pelayanan keliling.

4. Data kependudukan Kementerian Dalam Negerl yg bersumber dari data kependudukan kabupaten/ Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang dipergunakan sebagai keperluan: Alokasi Anggaran, Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan’ Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Tulang punggung dalam semua administrasi kependudukan itu ada pada Disdukcapil, dimana personilnya haruslah orang yang berkompoten dan intelektual.

“Makanya SK nya di tanda tangani langsung oleh Dirjen Dukcapil. Saya cuma ingin menyampaikan bila nanti pembuatan KK sudah melalui sistem online, saya tentu mengingatkan supaya hati hati jangan sampai KK tersebut dapat digandakan atau disalah gunakan oleh pihak lain,” katanya.

Kedepannya Pihak Dukcapil dapat kerja sama dengan Dinas Sosial, sehingga data akurat dapat terintagrasi dalam masyarakat, tidak ada lagi data yang tumpang tindih, seperti pada masa Pandemik seperti sekarang ini, bila datanya sudah ada tentu tidak perlu lagi repot-repot mendata ulang.

“Saya berharap kepada pemateri nantinya supaya dapat memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk tanya jawab,” pingkas Fahmi Massiara.

Seusai acara dan foto bersama, Bupati Fahmi menyempatkan membagikan hand sanitizer kepada semua peserta dan staf kecamatan Malunda.

(*)