Bupati AST Apresiasi Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia di Polman

0
147

Mapos, Majene — Kerap tenaga kerja Indonesia menemui kendala atau bermasalah dalam mencari nafkah diluar negeri, itu diakibatkan tidak lengkapnya dokumen yang mereka miliki. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Majene bersama Kementerian Luar Negeri sudah sering kali memulangkan warga Majene yang terkena masalah di luar negeri.

Di sela-sela mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan sekaligus peresmian Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) di Kabupaten Polman Provinsi Sulbar, Rabu (24/11/2021), Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele (AST) mengaku bersyukur dengan adanya LTSA – PMI di Polman.

Katanya, melalui LTSA-PMI akan memudahkan bagi warga Majene yang ingin mengurus segala kelengkapan dokumen bila bermaksud mencari nafkah di luar negeri, juga bertujuan agar para warga tidak lagi terlibat menjadi TKI Ilegal, yang tentu saja akan merugikan warga itu sendiri.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Ia mengimbau kepada warga Majene yang ingin mencari kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar jangan mudah terperdaya kepada para calo tenaga kerja bila belum jelas dan lengkap segala persayaratan keberangkatan dan menetap di luar negeri. “Supaya tidak terulang kembali hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas AST.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan dalam sambutannya menyampaikan LTSA dibentuk sebagai salah satu upaya perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran, karena LTSA mengintegrasikan berbagai layanan, seperti layanan ketenagakerjaan, kesehatan, keimigrasian dalam satu tempat, dan juga untuk memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

“Sekarang sudah terbangun 45 LTSA di beberapa kota di Indonesia. Dengan adanya LTSA-PMI ini saya berharap dapat memberikan kesadaran bahwa mengurus dokumen untuk bekerja ke luar negeri itu mudah dan cepat, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat kita untuk bekerja tanpa dokumen,” sebutnya.

Dikatakan, permasalahan yang terjadi banyaknya PMI yang menggunakan calo dengan alasan karena lebih murah, lebih mudah. “Maka kita pastikan pemerintah bisa membuat pemberangkatan PMI itu lebih murah, mudah dan cepat juga memastikan pelindungan PMInya juga di jamin melalui LTSA ini,” urai Ida Fauziyah.

“Kami menyambut baik dengan konsen Pemda untuk meningkatkan kompetensi PMI sebelum berangkat ke negara penempatan dengan penyerahan BLK UPTD ke BLK UPTP,” imbuhnya.

Turut serta hadir : Gubernur Sulbar, Para Pejabat Eselon I Kementerian Ketenaga kerjaan RI, Sekda. Sulbar, Bupati Polman, Forkopimda Polman dan undangan lainnya.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.