Mapos, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan Workshop Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2026.
Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Tim Asesor Pemerintah Daerah Bidang Keuangan, Lucy Inayah Sofia, serta Tim Asesor Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD), Rasmadi.
Workshop ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong pencapaian tingkat maturitas SPIP di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Pelaksanaan workshop berlangsung di Ruang Pelatihan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat, dengan menghadirkan narasumber dari BPKP yang memberikan pemaparan terkait gambaran umum SPIP Terintegrasi serta penjelasan teknis pengisian kertas kerja Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) perangkat daerah.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra dari lokasi berbeda menyampaikan bahwa partisipasi BPKAD dalam workshop ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian intern di lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh perangkat daerah, termasuk BPKAD, dapat semakin optimal dalam menerapkan SPIP secara terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, diharapkan BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dapat semakin memperkuat implementasi SPIP secara berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengamanan aset daerah, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel di Sulawesi Barat.
(*)
