BPJS Ketenagakerjaan Sulbar Teken MoU dengan Dinas PTSP Koperasi UMKM Mateng

Gambar BPJS Ketenagakerjaan Sulbar Teken MoU dengan Dinas PTSP Koperasi UMKM Mateng

Mapos, Mateng – Tenaga kerja di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) baik yang bekerja di sektor formal maupun informal akan dicover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Sulawesi Barat (Sulbar).

Hal tersebut, setelah BPJS-TK Cabang Sulbar melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi, UKM Kabupaten Mateng tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Seluruh Pekerja di Kabupaten Mateng.

MoU tersebut dilaksanakan di Kantor Bupati Mamuju Tengah (Mateng) dan dihadiri oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, Iman M Amin dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi, UKM Kabupaten Mamuju Tengah Drs. Salman Ali M.Pd, serta dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Pemkab Mamuju Tengah H. Bahri Hamzah, S.IP.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), H. Bahri Hamsah berharap semua tenaga kerja baik yang di instansi pemerintah maupun di perusahaan terdaftar dalam jaminan sosial tenaga kerja.

Dia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Mateng sangat mendukung kerjasama tersebut sebagai rangka kesetaraan terhadap para pekerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kita mau melihat masyarakat kita sejahtera di bidang tenaga kerja, baik tenaga kerja yang ada di instansi atau OPD maupun yang ada di perusahaan-perusahaan. Kita tidak ingin masyarakat atau tenaga kerja yang bekerja itu tidak memiliki jaminan, kenapa ? karena itu ada harapan masa depan,” jelas Bahri.

Bahri berharap, dengan kerjasama yang dibangun ini, tenaga kerja yang ada di Kabupaten Mateng, baik yang di instansi maupun di perusahaan bisa terdaftar dalam jaminan sosial tenaga kerja.

Sementara, Kepala Dinas PTSP Koperasi UMKM Mateng, Salman Ali menyampaikan, agar adanya saling kesepahaman, pihaknya mengundang BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kedepan kita juga akan mengundang BPJS kesehatan untuk melakukan sosialisasi jaminan sosial kesehatan. Karena ada masyarakat yang belum paham tentang BPJS kesehatan,” kata Salman.

Dalam kesempatan tersebut, Dia juga sampaikan bahwa dengan keluarnya PP 138 tahun 2017, semua perizinan telah gratis.

“Tidak ada se sen pun yang dibayar. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak mengurus,” pungkasnya.

Untuk diketahui, usai penandatangan MoU dilanjutkan penyerahan klaim pengobatan dan santunan cacat fungsi kepada Dirwan karyawan PT Trinity Palmas Plantation sebesar Rp 113.032.878 dan penyerahan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Mateng Mulia Properti yang diserahkan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mateng.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, Iman M Amin mengatakan, sinergitas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, tentunya guna memastikan seluruh pekerja di Kabupaten Mamuju Tengah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar kesejahteraan.

BPJS, merupakan lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada masyarakat

“Karena dalam pembangunan suatu daerah itu mengacu pada kesejahteraan sosial, jadi BPJS Ketenagakerjaan ini berperan penting untuk masyarakat terutama para non-ASN dalam meningkatkan kinerja untuk kemajuan daerah,” katanya.

(usman)

Baca Juga