Mapos, Topoyo — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat menyampaikan secara langsung laporan coverage kepesertaan kepada Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si di Kantor Bupati Mamuju Tengah pada Rabu (09/04/2025).
Hingga saat ini, lebih dari 19.018 tenaga kerja aktif di Kabupaten Mamuju Tengah telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas pekerja Penerima Upah, Pekerja Mandiri atau Bukan Penerima Upah dan Jasa Konstruksi.
Peningkatan jumlah peserta ini mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja.
Pada periode Tahun 2024 hingga Maret Tahun 2025 data pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju Tengah telah menyalurkan santunan kepada penerima manfaat senilai 3,1 Milyar dari berbagai program jaminan antaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan beasiswa jaminan kematian.
Oleh karena itu, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi para pekerja. Apalagi ada beberapa segmen pekerja yang masih belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan secara optimal di wilayah Mamuju Tengah diantaranya guru tenaga pendidikan, tenaga kesehatan Non ASN, perangkat BPD, Perangkat RT/RW serta kader kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
Dalam audiensi tersebut fokus pada pembahasan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang dimana saat ini baru mencapai angka 47% sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk terus ditingkatkan demi memaksimalkan UCJ di Kab. Mamuju Tengah.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, Makmur, menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Semoga sinergi antara Pemkab Mamuju Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan ini semakin kuat, untuk mencapai kesejahteraan seluruh tenaga kerja di Mamuju Tengah. Mari kita lanjutkan semangat ini dengan penuh komitmen dan tanggung jawab demi perlindungan sosial ketenagakerjaan yang merata dan berkelanjutan,” tutup Makmur.
(*)
