Mapos, Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jumat (17/04/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sistem pengawasan internal guna memastikan seluruh program kerja berjalan selaras dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memetakan capaian serta mengidentifikasi hambatan administratif dalam pelaksanaan program kemasyarakatan. Melalui evaluasi yang mendalam, diharapkan setiap fungsi pelayanan di bawah koordinasi Biro Pemkesra dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menekankan bahwa monitoring berkala adalah instrumen wajib untuk menjaga kualitas kinerja birokrasi.
“Kehadiran Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat dalam FGD ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga ritme pemerintahan yang bersih. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dievaluasi hari ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” ungkap Murdanil.
Langkah penguatan tata kelola ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang berkomitmen mewujudkan birokrasi modern dan berorientasi pada hasil. Suhardi Duka dalam berbagai kebijakan strategisnya di tahun 2026 terus mendorong OPD untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga mampu melakukan inovasi melalui evaluasi yang berbasis data dan fakta lapangan.
Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi demi peningkatan mutu layanan. Partisipasi aktif seluruh elemen pemerintahan diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat.
(*)
