Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom Meeting dalam rangka inventarisasi Program Prioritas Presiden (Propres) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Senin (05/05/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Rapat ini dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Adapun fokus utama program prioritas yang dibahas meliputi pengendalian inflasi, perizinan berusaha, percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC), program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, pembangunan 3 juta rumah, serta penguatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
Murdanil selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat menyampaikan bahwa rapat inventarisasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Murdanil juga menambahkan bahwa penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan, sehingga target-target program prioritas dapat tercapai secara optimal di Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Barat, dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah strategis dalam percepatan pelaksanaan program prioritas tersebut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program nasional demi mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(*)
