Biro Pemkesra Ikuti Rakornas Virtual Dirjen Otoda

Mapos, Mamuju – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terkait pembahasan Pedoman Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2026.

Rapat yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sebagai bagian dari upaya pembinaan terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kegiatan ini mencakup pemberian pedoman teknis, bimbingan, supervisi, fasilitasi, serta konsultasi kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan penyusunan LPPD berjalan sesuai ketentuan.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, S.E., M.AP, menegaskan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini sangat penting dalam memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap mekanisme penyusunan LPPD dan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Murdanil, LPPD merupakan salah satu instrumen strategis untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi dasar dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pedoman pelaksanaan EPPD Tahun 2026. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan LPPD sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Murdanil.

Ia juga menambahkan bahwa Biro Pemerintahan dan Kesra akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar proses pengumpulan data, penyusunan dokumen, hingga pelaporan LPPD dapat terlaksana secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pemerintah daerah memiliki kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi pelayanan kepada masyarakat.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...