Mapos, Mamuju – Menanggapi sorotan dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulbar, terkait kinerja tim seleksi (timsel), mendapat tanggapan dari timsel zona 2.
Ketua Timsel zona 2 Sulawesi Barat yang meliputi, Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu, Ahmad yang didampingi oleh sekretarisnya, Munawir Arafat menjelaskan, ASN yang ikut dalam seleksi panwaslu tanpa mengantongi ijin dari bupati atau sekda, bukan kewenangan timsel untuk menggugurkan. Exsisting (anggota panwas kabupaten/ kota) yang mendaftar terkait dengan kelengkapan administrasi, karena mereka hanya masuk dalam tahapan evaluasi kinerja dari bawaslu RI.
Dikatakan, jika ada laporan/tanggapan dari masyarakat, timsel memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan melaporkan atas tanggapan tersebut ke Bawaslu RI.
“ASN yang mendaftar dan tidak mendapat rekomendasi dari bupati atau sekda, khususnya untuk exsisting, timsel tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan. Namun tetap kami sebagai timsel akan menyampaikan hal tersebut ke Bawaslu RI,” ujarnya saat ditemui di salah satu warkop di Mamuju, Selasa (31/7/2018).
Oleh karena itu, terkait sorotan dari Ketua DPD Gerak Sulbar yang menyoroti kinerja timsel, kami nilai salah alamat. Itu bukan kewenangan timsel untuk menggugurkan. Namun laporan dari masyarakat akan kita teruskan ke Bawaslu RI.
“Rencana kami akan ke Bawaslu RI tanggal 6 Agustus 2018, sekaligus menyampaikan laporan hasil maupun tanggapan masyarakat,” tutupnya.
(usman)
