Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Sulawesi Barat, Bapak Jupri Mahmud, SE, dalam rangka Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (16/12/2025).
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi pembangunan Sulawesi Barat, khususnya dari aspek ekonomi dan sosial, sebagai bahan penguatan fungsi pengawasan dan legislasi DPD RI. Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan data yang valid, akurat, dan mutakhir.
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, beserta jajaran, yaitu Faried Fadal selaku Perencana Ahli Muda, Faried Bainta, M. Junaid, dan I Ketut Wibawa Bagianadi. Turut hadir pula Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat sebagai mitra strategis penyedia data pembangunan daerah.
Anggota DPD RI, Jupri Mahmud, SE, dalam arahannya menyampaikan bahwa kualitas kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh kekuatan data yang digunakan dalam proses perencanaan.
“Perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis pada data yang valid dan akurat. Dengan data yang kuat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Jupri Mahmud.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat basis data pembangunan Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Provinsi Sulawesi Barat memaparkan berbagai indikator makro pembangunan daerah, mulai dari perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Disampaikan bahwa inflasi Sulawesi Barat masih berada dalam kondisi terkendali dan berada pada rentang yang ideal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Sulawesi Barat tercatat sebagai salah satu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik di wilayah Sulawesi.
Selain itu, BPS juga menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi ke-5 pada tahun 2026, yang diharapkan mampu memberikan gambaran lebih mendalam mengenai struktur ekonomi daerah serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan di Sulawesi Barat.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, dalam pemaparannya menyoroti sejumlah tantangan utama pembangunan daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan kualitas sumber daya manusia yang masih dibawah rata rata Nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan dokumen perencanaan daerah disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka dan Bapak Salim S. Mengga, yaitu “Sulbar Maju dan Sejahtera.”
“Bapperida Sulawesi Barat terus mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data dan evidensi. Hal ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah agar program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran,” ungkap Muh. Darwis Damir.
Lebih lanjut disampaikan bahwa arah pembangunan Sulawesi Barat hingga tahun 2030 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,8 persen, serta penurunan rasio gini menjadi 0,286. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah menetapkan sejumlah strategi, antara lain peningkatan kinerja sektor pertanian yang produktif, penguatan investasi daerah, pengembangan produk unggulan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.
“Dengan dukungan data yang kuat dari BPS serta kolaborasi lintas sektor, kami optimistis target-target pembangunan Sulawesi Barat dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan instansi teknis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Sulawesi Barat yang berbasis data, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(*)
