Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memperkuat sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah agar program pemerintah tahun 2027 lebih tepat sasaran, realistis, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib,M.M usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (7/5/2026).
Rakorbangpus digelar untuk mengoordinasikan penyusunan RKP Tahun 2027 kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia.
Forum tersebut menjadi wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menyampaikan tema RKP Tahun 2027 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah juga memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I Tahun 2026 yang tumbuh kuat di angka 5,61 persen (year on year). Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan nasional melalui penguatan investasi, produktivitas daerah, dan pengembangan industri berbasis potensi wilayah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. dalam arahannya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara optimistis namun tetap realistis dan terukur.
“Izinkan saya mengawali hari ini dengan suatu kepercayaan bahwa perencanaan harus disusun dengan optimis sekaligus realistis. Ambisi ini harus diiringi langkah yang terukur untuk satu tujuan, yakni pertumbuhan yang mendorong kesejahteraan, merata dan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa mulai tahun 2027, rencana kerja pembangunan akan dirancang lebih tajam, konkret, dan sesuai kondisi riil di lapangan tanpa meninggalkan tujuan utama pembangunan nasional.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menegaskan bahwa target pertumbuhan nasional sebesar 5,9 hingga 7,5 persen tidak dapat dicapai tanpa dukungan kuat dari daerah. Karena itu, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, didorong tumbuh lebih tinggi melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“kita perlu tumbuh, tidak hanya di Jakarta tapi juga tumbuh di setiap daerah. catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9 – 7,5 % tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah. oleh karena itu, kami mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga pertumbuhan kawasan barat Indonesia. kami berharap pembangunan didaerah ini terus didorong dan digali sesuai dengan karakteristik dan potensi masing – masing wilayah, seperti contoh sulawesi yang diarahkan untuk menjadi industri berbasis sumber daya alam atau sumatera yang diarahkan menjadi mata rantai utama industri dan kemaritiman,” lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Selain mengandalkan APBN, pembiayaan program prioritas nasional juga diarahkan melibatkan sumber pembiayaan non-APBN melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Amujib menyampaikan bahwa Rakorbangpus menjadi momentum penting bagi Sulawesi Barat untuk memperkuat substansi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, terutama dalam memastikan program pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional.
Menurutnya, sinkronisasi pusat dan daerah sangat penting agar program pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan dasar, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
“Forum ini memberi ruang bagi daerah untuk memastikan program prioritas yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Ini penting agar pembangunan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Amujib.
Ia menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan Misi ke-5 Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakorbangpus 2026, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi pusat dan daerah demi menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
(*)
