Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan E-Learning bertema “Kebijakan Tata Kelola Persampahan di Provinsi Sulawesi Barat” secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi persoalan pengelolaan sampah di Sulawesi Barat.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, H. Arjanto, ST., MT., mewakili Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M. Turut hadir sebagai narasumber yakni Arnianah Alwi, S.Si., M.Si., Kepala Bidang Wilayah II Pusdal Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan instansi terkait, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Dari unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hadir perwakilan Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh unsur pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat, khususnya Bapperida dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten, serta unsur vertikal dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, H. Arjanto menyampaikan bahwa persoalan persampahan saat ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola persampahan yang lebih baik di Sulawesi Barat. Persoalan sampah bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan Misi Ke-4 Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“Pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penguatan kebijakan, infrastruktur, serta perubahan perilaku masyarakat harus berjalan secara bersamaan,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Arnianah Alwi mengungkapkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Berdasarkan data yang disampaikan, timbulan sampah di Sulawesi Barat mencapai sekitar 727 ton per hari, namun yang berhasil terkelola baru sekitar 59 ton per hari atau sekitar 8 persen. Sementara sisanya masih belum tertangani secara optimal.
Selain itu, seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sulawesi Barat masih beroperasi dengan sistem open dumping, yang tidak lagi sesuai dengan regulasi pengelolaan sampah nasional. Bahkan, sebanyak enam kabupaten telah menerima sanksi administratif terkait pengelolaan TPA.
“Kita membutuhkan perubahan sistemik dalam tata kelola persampahan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan sampah rumah tangga, penguatan TPS3R dan bank sampah, hingga perbaikan sistem pengelolaan TPA menuju controlled landfill dan sanitary landfill,” jelas Arnianah.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan anggaran, kelembagaan, serta edukasi masyarakat untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, turut dibahas sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan, di antaranya peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah minimal 3 persen APBD, pemisahan fungsi regulator dan operator, penguatan program pengelolaan sampah berbasis desa, serta pembentukan bank sampah induk di setiap kabupaten.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., menegaskan bahwa pengelolaan persampahan harus menjadi prioritas pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan penanganan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Penanganan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem pengangkutan dan pengelolaan TPA, serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai. Untuk itu, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat akan terus mendorong penguatan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang mendukung kelestarian lingkungan,” ujar Amujib.
Melalui kegiatan E-Learning ini, Bapperida Sulawesi Barat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung target pengelolaan sampah nasional serta mewujudkan Sulawesi Barat yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
(*)
