Mapos, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan pengelolaan data sektoral sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat dan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 19 Mei 2026, di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulawesi Barat.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi Forum Satu Data Sulawesi Barat yang berfungsi sebagai ruang konsolidasi dalam membangun sistem data pembangunan yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Forum Satu Data Sulawesi Barat menjadi instrumen strategis dalam mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera melalui kebijakan berbasis data yang akurat, terukur, dan tepat sasaran.
Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M. menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah ke depan harus berbasis data yang valid dan terstandar.
Menurutnya, indikator dalam dokumen RPJMD maupun RPJPD merupakan representasi dari data yang bersumber dari BPS, kementerian/lembaga, maupun OPD.
“Semuanya itu memang sudah mulai dari pusat mewajibkan bagaimana perencanaan itu berbasis kuantitatif. Tidak ada lagi yang sifatnya asumtif tanpa data,” tegas Amujib.
Ia juga menyoroti pentingnya keseragaman format data antar kabupaten/kota agar proses integrasi data dapat berjalan lebih efektif.
“Kami membutuhkan format data yang sama. Kalau formatnya berbeda-beda, maka kita akan kesulitan melakukan konsolidasi data di tingkat provinsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amujib menegaskan bahwa validitas data akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan daerah.
“Ke depan, yang bisa digunakan dalam perencanaan hanya data yang sudah divalidasi. Kalau datanya tidak jelas, maka akan berdampak pada kualitas perencanaan,” tambahnya.
Pada forum ini, Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, S.Si.,M.Si. menegaskan bahwa kualitas kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang lengkap dan konsisten. Menurutnya, data sektoral yang dikumpulkan oleh OPD merupakan bahan utama dalam pembentukan indikator pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa masih banyak indikator pembangunan yang saat ini menggunakan pendekatan proksi akibat keterbatasan data sektoral yang tersedia.
“Kalau kita membangun data, harus ada data sensus, data registrasi, dan data yang paling baik adalah data registrasi yang diperbarui. Tapi kalau registrasi belum kuat, maka sensus menjadi basis awal data kita,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan data hingga level desa sebagai basis pembaruan data pembangunan.
“Ideanya memang dari desa. Desa itu harus menjadi sasaran pembangunan data. Kalau desa sudah kuat, maka data kita juga akan kuat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPS juga menyoroti pentingnya pemahaman penggunaan data kemiskinan berbasis desil agar intervensi program pemerintah lebih tepat sasaran sesuai sumber pendanaan.
Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah (DiskominfoSS) Sulbar juga mendorong integrasi sistem informasi daerah agar data dapat digunakan secara lintas kebutuhan, baik untuk SIPD, Satu Data Sulawesi Barat, maupun Satu Data Indonesia, dengan penyelarasan metadata dan indikator sebagai kunci utama.
Secara umum, pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bahwa penguatan Satu Data Sulawesi Barat harus diarahkan pada integrasi sistem, keseragaman standar data, penguatan peran OPD, serta peningkatan validasi oleh wali data dan BPS. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem data yang lebih akurat, konsisten, dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui penguatan Satu Data Sulawesi Barat, pemerintah daerah berharap dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan berbasis data di masa mendatang.
(*)
