Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai sekretariat Pastipadu terus mematangkan langkah percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat. Pada Selasa (14/4/2026), Tim Pastipadu Pemprov Sulbar menggelar pertemuan strategis dengan Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Nasional Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Pertemuan yang berlangsung di Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI ini berfokus pada rencana integrasi data antara dashboard Pastipadu milik Sulbar dengan SIGIZI (Sistem Informasi Gizi) milik Kemenkes.
Mewakili Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) menekankan pentingnya sinkronisasi data ini bagi penanganan stunting di daerah. Menurutnya, integrasi dashboard ini diharapkan akan menjadi basic data yang akurat dan tersaji real time yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh gubernur dalam intervensi penanganan stunting.
“Integrasi ini sangat krusial bagi kita di daerah. Jika Pastipadu dan SIGIZI sudah terhubung secara langsung, Pemprov bisa memantau perkembangan status gizi balita, dan baduta serta ibu hamil secara real-time. Keuntungannya, kita tidak perlu lagi menebak-nebak sasaran. Kebijakan dan program intervensi bisa dirumuskan dan dieksekusi dengan jauh lebih cepat dan tepat sasaran,” tegas Kepala Bidang PPM Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf.
Selain status gizi balita/baduta, Dashboard pastipadu juga berisi data keluarga miskin sehingga nantinya intervensi stunting bisa terpadu penanganannya dengan kemiskinan..
Dihubungi secara terpisah, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat turut memberikan penekanan terkait nilai strategis dari langkah integrasi ini bagi arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
“Sistem data yang terintegrasi adalah pondasi utama dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui integrasi dashboard ini, kami di Pemprov Sulbar ingin memastikan bahwa setiap alokasi anggaran penanganan stunting benar-benar fokus ke wilayah atau desa prioritas yang paling membutuhkan intervensi. Ini bentuk komitmen serius kita mengawal kesehatan generasi penerus Sulbar,” tegas Kepala Bapperida, Amujib.
Sebagai tindak lanjut konkret dari pertemuan hari ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk segera membentuk tim teknis gabungan. Tim inilah yang nantinya bertugas mengeksekusi proses sinkronisasi database kesehatan tersebut, sehingga sistem deteksi dini masalah gizi di Sulawesi Barat dapat segera beroperasi secara optimal.
(*)
