Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mendukung penguatan basis data pembangunan daerah. Langkah ini ditandai dengan pendampingan Kepala Bapperida Provinsi Sulbar, Drs. Amujib, MM., saat mendampingi Gubernur Sulbar, Dr. H. Suhardi Duka, MM., dalam audiensi dan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Bapperida memosisikannya sebagai fondasi utama dalam menyukseskan program PASTIPADU—sebuah gerakan terpadu untuk menangani Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak Sekolah (ATS), dan Perkawinan Anak di Sulawesi Barat.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa peran Bapperida sebagai penyusun rencana pembangunan daerah sangat bergantung pada validitas data. Tanpa data yang akurat, program bantuan dan kebijakan pemerintah berisiko meleset dari target.
“Sebagai lembaga yang merancang peta jalan pembangunan di Sulawesi Barat, kami harus memastikan setiap kebijakan, terutama dalam program PASTIPADU, dilaksanakan dengan basis data yang valid dan mutakhir,” ujar Amujib usai pertemuan di Kantor Pusat BPS RI.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan BPS ini merupakan upaya konkret untuk meminimalkan ketimpangan data yang sering terjadi di lapangan. “Kita ingin memastikan intervensi pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menekankan bahwa di era kepemimpinannya, data resmi BPS adalah rujukan tunggal. Meski pertumbuhan ekonomi Sulbar tahun 2025 melampaui rata-rata nasional, angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10,18 persen menjadi “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan dengan presisi tinggi.
“Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar,” jelas Gubernur.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, beserta jajaran pejabat tinggi BPS. Dukungan penuh dari BPS RI diharapkan dapat mempercepat langkah Pemerintah Provinsi Sulbar dalam mengeksekusi program-program kesejahteraan masyarakat, termasuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Kunjungan ini ditutup dengan komitmen kuat kedua belah pihak untuk segera menurunkan poin-poin kesepakatan ke dalam aksi nyata di lapangan, demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera melalui kebijakan berbasis data.
(*)
