Mapos, Mamuju – Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menjaga keselarasan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah dengan menerima kunjungan konsultatif dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (8/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bapperida Sulbar ini membahas penyesuaian anggaran tahun 2026, menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini tentu berdampak pada rencana pembangunan yang sudah dirancang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat periode 2025–2029.
Rombongan Banggar DPRD Pasangkayu dipimpin oleh Saifuddin A. Baso, didampingi anggota Lubis dan Suwandi Saharuddin, serta Sekretaris DPRD Mansur. Mereka disambut oleh Hasanuddin, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana.
“Intinya, kami berdiskusi tentang bagaimana menyusun anggaran tahun 2026 agar tetap sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah, meskipun dana dari pusat berkurang,” jelas Hasanuddin.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Pasangkayu berharap ada arahan dan strategi dari pemerintah provinsi agar program-program prioritas tetap bisa berjalan, meski dengan anggaran yang lebih terbatas.
Hasanuddin menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengacu pada dokumen perencanaan resmi, yaitu RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029, termasuk proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pertemuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan di Sulawesi Barat tetap berjalan sesuai arah dan kebutuhan masyarakat.
(*)
