Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat capaian positif dalam upaya pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada Selasa (24/11/2025), Provinsi Sulawesi Barat berhasil menekan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjadi -1,14% pada Minggu ke-3 November 2025.
Penurunan IPH tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Kondisi ini dinilai sebagai bukti efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga di tengah dinamika pasokan dan permintaan.
Bapperida Sulawesi Barat yang turut hadir dalam agenda nasional tersebut menegaskan bahwa capaian ini tidak terlepas dari kebijakan strategis Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang sejak awal kepemimpinannya memberi perhatian besar pada penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
“Penurunan IPH -1,14% ini selaras dengan arahan Bapak Gubernur Suhardi Duka sejak awal tahun, di mana beliau menekankan pentingnya memperkuat pasokan pangan, meningkatkan pendataan harga, dan memastikan intervensi cepat melalui operasi pasar,” ungkap Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, usai mengikuti rakor secara virtual bersama jajaran perencana dan staf Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA).
Saleh juga menyampaikan bahwa Wamendagri memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu menekan kenaikan harga, termasuk Sulawesi Barat. Dalam arahannya, Wamendagri meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pemantauan harga harian, menjaga stabilitas stok, memperkuat kerja sama antarwilayah, serta memastikan intervensi cepat ketika terjadi gejolak harga. Ia menekankan bahwa beberapa komoditas seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras masih harus diwaspadai.
“Pendekatan kolaboratif yang ditekankan oleh Bapak Gubernur membuat intervensi pengendalian inflasi dapat dilaksanakan lebih responsif dan terarah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat stabilitas harga di wilayah Sulawesi Barat,” tambah Saleh.
Memasuki bulan Desember dan awal tahun yang kerap diwarnai meningkatnya permintaan serta potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, Bapperida Sulbar menyatakan siap memperkuat langkah antisipatif sesuai arahan gubernur dan Wamendagri.
“Bapperida akan terus memantau dinamika harga dan mendorong perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat di lapangan. Gubernur telah menegaskan agar stabilitas harga menjadi prioritas untuk menjaga daya beli masyarakat,” jelas Saleh.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta melalui koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Junda Maulana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan perangkat daerah terkait.
“Capaian IPH ini adalah indikator bahwa kita berada pada jalur yang benar, namun kewaspadaan harus tetap tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun,” kata Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir.
(*)
