ASN Lingkup Pemerintah Majene Berikrar untuk Netral di Pilkada 2020

  • 23 Okt 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 365
Gambar ASN Lingkup Pemerintah Majene Berikrar untuk Netral di Pilkada 2020

Mapos, Majene — Ikrar netralitas ASN adalah sebagai aktualisasi dari tugas dan wewenang Penjabat Bupati berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 131.76-3703 yakni Penjabat Bupati memfasilitasi dan menjaga netralitas ASN.

Hal ini dikemukakan Pjs Bupati Majene, HM Natsir saat Apel Ikrar Netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2020 di Lapangan Upacara Pendopo Rujab Bupati Majene,
Jum’at (23/10/2020).

Ikrar Netralitas ASN dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi dan Umum Drs H Abdul Hamid, MM yang diikuti oleh seluruh peserta apel.

HM Natsir dalam amanahnya mengatakan, netralitas ASN merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bagi para ASN dalam pelaksanaan Pilkada.

“Untuk itu menjadi kewajiban saya untuk mengambil langkah langkah proaktif agar ASN selalu menjunjung tinggi netralitas,” tegas Natsir.

Dia berharap kepada Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk berperan aktif mengawasi dan memantau bawahannya karena sudah ada sanksi bagi ASN yang melanggar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“ASN harus mampu mengendalikan diri untuk tidak memposting di media sosial hal-hal yang berbau politis, karena hal ini memang kelihatan sepele tapi tetap punya konsekuensi meskipun menurut kita itu bukan kampanye, untuk itu  kita perlu berhati-hati dalam bermedia sosial,” pesan Natsir.

Ia juga minta kepada segenap para Kepala Dinas, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk dapat mensosialisasikan kepada stafnya untuk netralitas dalam pilkada.

“Netral ASN bukan berarti tidak memilih, namun netral dalam arti jangan ikut-ikutan berpolitik praktis dan memihak kepada salah satu pasangan calon. Maksudnya, agar ASN dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten dan berintegritas tinggi,” ungkapnya.

Lebih jauh Natsir menekankan kepada aparat penegak hukum agar betul-betul memantau dan mengawasi ASN yang berani melanggar dan tidak taat hukum terhadap aturan yang ada untuk diproses dan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya tidak mengharapkan dan tidak boleh dibiarkan praktik-praktik pasca Pilkada, balas jasa dan balas dendam terhadap ASN yang dianggap mendukung dan tidak mendukung, karena hal ini akan merusak sendi-sendi birokrasi dan hilangnya profesionalisme ASN,” ucap Natsir.

Dia mengaku bahwa memang dalam diri seseorang ada dua peraturan yang melekat, yakni peraturan birokrasi yaitu bagaimana mewujudkan pemerintahan yang good government dengan mengedepankan unsur-unsur normatif dalam birokrasi dan peraturan politik yakni Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai politik yang termuat dalam RPJMD setelah pemerintah menetapkan program program dalam RPJMD.

Dalam Apel Netralitas ASN tersebut turut dilakukan penandatanganan komitmen oleh seluruh peserta apel yang hadir.

Selain Ikrar Netralitas ASN pada Pilkada, juga dilakukan Penyerahan dan Penandatanganan Hibah Tanah untuk Kantor BPN Majene oleh Pemerintah Kabupaten Majene dan Penyerahan Sertipikat Hak Milik Tanah sebanyak 12 bidang tanah oleh Kepala BPN Majene kepada Pjs. Bupati Majene, serta diserahkan juga sertipikat tanah dari BPN Majene kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.

Turut hadiri dalam acara Wakapolres Majene, Mewakili Ketua PA Majene, Staf Ahli, Asisten dan Pimpinan OPD (beserta Pejabat Eselon III dan IV), para camat, para Kabag Setda, Anggota DPRD,  Pimpinan Instansi Vertikal, pihak KPU Provinsi Sulbar dan KPU Kabupaten Majene, pihak Bawaslu Provinsi Sulbar dan Bawaslu Kabupaten Majene, para Lurah dan Kades serta Ketua TP PKK dan DWP Majene.

(*)