Aset Daerah Carut Marut, Dewan Akan Turun ke Lapangan

Gambar Aset Daerah Carut Marut, Dewan Akan Turun ke Lapangan

Mapos, Mamuju – Aset daerah oleh Pemkab Mamuju dinilai carut marut. Bahkan sebagian besar tidak dikelola dengan baik, hingga tidak diketahui rimbanya.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulbar dengan instansi terkait, Selasa (15/09/2020).

Dalam RDP itu Ketua komisi II DPRD Mamuju, Mahyuddin, mempertanyakan sejumlah aset daerah yang bernilai puluhan miliar rupiah belum ada laporan yang disampaikan secara terinci ke DPRD Mamuju.

“Aset ini selain harus dipertanggung jawabkan di dunia ini juga, di akhirat. Karena ini persoalan dana yang dikeluarkan oleh daerah. Pun pemanfaatannya harus tepat sasaran,” kata Mahyuddin.

Diungkapkan, RDP yang digelar merupakan upaya untuk mengurai berbagai aduan masyarakat terkait aset daerah.

“Saya sampaikan, di tempat ini kita akan mengurai berbagai macam aduan masyarakat. Tidak mungkin semuanya bisa diurai, karena berbagai keterbatasan. Kami tidak bermaksud mengintervensi dan mengadili. Tetapi kami ingin tahu, terutama terkait proses pengalihan aset daerah itu. Sebab seharusnya atas pengetahuan DPRD,” papar Mahyuddin.

Ditegaskan, DPRD Mamuju akan turun langsung mengecek keberadaan aset-aset daerah bersama anggota komisi II.

“Kami akan turun ke lapangan bersama teman-teman untuk mengecek langsung aset yang ada ini dan dimana keberadaannya hari ini. Kita semua ini digaji oleh rakyat, di beri amanah oleh rakyat dan mempertanggung jawabkan sepenuhnya amanah rakyat. Termasuk aset-aset ini ada hal-hal penting,” ungkapnya.

Pada rapat itu semjulah aset milik daerah yang di pertanyakan Komisi II yaitu pengadaan lapal feri mini, bantuan alat berat ekskavator, randis extrada, Puskesmas terapung, ambulance perairan, jeep rubicon, pergantian mobil ambulance di setiap Puskesmas, kapal prawisata dan pemanfaatan mobil tronton Dinas PUPR Mamuju. Termasuk penjualan bongkahan gedung DPRD lama aset-aset daerah lainnya seperti tanah milik Pemkab Mamuju yang belum ada laporannya ke DPRD Mamuju.

Anggota Komisi II Febrianto Wijaya juga meminta data daftar seluruh aset yang dimiliki pemkab Mamuju.

“Dalam menyusun neraca aset jelas tertuang dalam Permendagri 17 tahun 2007, itulah sehingga dalam fungsi pengawasan, DPRD meminta daftar seluruh aset daerah,” katanya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta menegaskan bahwa beberapa aset daerah saat ini terus menjadi sorotan publik bahkan sudah ada beberapa yang masuk ke ranah hukum.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Mamuju, Budianto Muin mengungkapkan bahwa terkait dengan keberadaan kapal feri mini, pihaknya sudah mendapat jawaban dari Bupati Mamuju melalui Kadis Perhubungan dan membenarkan bahwa kapal tersebut kini dalam keadaan rusak parah.

“Kami juga mendapat informasi bahwa kapal tersebut sementara dalam pemeriksaan lnspektorat, namun kami tidak tahu seperti apa perkembangannya,” kata Budianto.

Dia mengungkapkan bahwa terkait keberadaan dan keamanan Barang Milik Daerah (BMD) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepala OPD lebih mengetahuinya.

“Kami tidak serta-merta mengungkapkan semua. Yang kami pahami adalah selama sebuah BMD misalnya belum diusulkan penghapusan ke kami, belum diteliti keabsahannya untuk dihapuskan atau tidak dan belum ada SK bupati apakah dihapus atau tidak, buat kami secara administrasi seharusnya BMD itu masih ada di OPD,” katanya.

(*)

Baca Juga