Akhirnya, GMNI Laporkan Dugaan Penyelewengan Aset ke Kejati Sulbar

0
54

Mapos, Mamuju – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju melaporkan dugaan penyelewengan aset milik Pemerintah Kabupaten Mamuju ke Kejati Sulbar, Selasa (27/10). Langkah ini diambil setelah GMNI menilai, DPRD tumpul.

Ketua DPC GMNI Mamuju Muh. Fathir Toriq menegaskan, DPRD Mamuju dianggap tumpul dan lamban terhadap sejumlah temuan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah tiga kali dilakukan, belum ada tindak lanjutnya.

“Sampai hari ini belum ada tindaklanjut dari DPRD, bahkan tiga RDP dilakukan tetapi tak respon lanjutan. Hingga kami menganggap, DPRD tumpul setelah dilakukan pengkajian secara mendalam dari perspektif hukum. Hari ini kami mengambil sikap untuk melakukan aduan dan pelaporan secara resmi ke lembaga penegak Hukum yaitu Kejaksaan Tnggi Provinsi Sulbar,” terang Muh. Fathir.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Dengan dimaksukannya aduan tersebut ke Kejati Sulbar, Muh Fathir berharap penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal agar sejumlah kasus dugaan penyelewengan aset dapat segera terungkap ke publik.

“Besar harapan kami agar pendekar pendekar hukum yang ada didalam Kejaksaan Tinggi bisa bekerja secara maksimal untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang sesuai dengan prosedur hukum dan dengan amanat Undang-Undang negara kita, tentunya kami dari GMNI akan terus mensupport dan memantau progres penanganan kasus penyalahgunaan aset daerah Pemkab Mamuju di Kejaksaan Tinggi,” lanjut Fathir.

Kasi Penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Rizal Fahruddin, yang mewakili Kejati Sulbar menerima aduan GMNI Mamuju, mengatakan jika tindaklanjut dari aduan Mahasiswa tersebut akan segera di proses, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap surat dan aduan yang masuk pasti bergerak untuk selanjutnya diserahkan ke pak Kajati untuk proses, apapun disposisi pimpinan pasti ditindak lanjuti sesuai prosedural kantor Kami (Kejati Sulbar)” pungkasnya.

Aduan dari GMNI Mamuju terkait sejumlah aset di antaranya, Feri Mini, penjualan 3 Amunulance keliling, pembongkaran gedung lama DPRD Mamuju, Penjualan Ekskavator dan Mobil di DLHK Mamuju, Penjualan Ekskavator Dina Perikanan dan kelautan Mamuju, Penjualan Mobil armada Damkar Mamuju, serta Mobil Rubicon dan Fortuner di Biro Umum.

Yang mana aset diatas masih tercatat sebagai aset milik Pemkab Mamuju, tetapi belakangan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dikantor DPRD Mamuju September lalu di beberapa Dinas tidak lagi terlihat keberadaan unit tersebut.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.