Adi Ahsan Paparkan Kesimpulan RDP Terkait BLT

  • 19 Mei 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 395
Gambar Adi Ahsan Paparkan Kesimpulan RDP Terkait BLT

Mapos, Majene — Adanya permasalahan yang timbul di masyarakat dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) membuat DPRD Kabupaten Majene memanggil pihak terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Majene, Senin (18/09/2020) kemarin.

Simpulan RDP pendapat gabungan komisi DPRD, bersama Tim Anggaran, Tim Gugus Tugas Covid, Dinas Sosial dan pihak Kantor Pos itu dipaparkan Wakil Ketua DPRD setempat, Adi Ahsan di beranda FB miliknya, Selasa (19/05/2020) siang.

Ia menyebut;

1. Agar Dinsos segera membentuk tim (meng-SK-kan tim verifikasi data di tingkat kelurahan dan desa, serta kabupaten,

2. Dinsos akan menarik BLT dari warga yang tidak layak menerima,

3. Bagi warga yang terdata Bansos pusat, tapi tidak menerima BLT Pusat agar segera dialihkan untuk mendapatkan BLT daerah,

4. Dinsos segera melakukan pendataan susulan bagi warga miskin yang belum terdaftar program BLT tahap 1,

5. Bagi warga penerima yang administrasi kependudukannya mengalami kesalahan, misalnya, kesalahan Nik, kesalahan nama, agar dapat melampirkan surat keterangan dari kelurahan/desa, bahwa benar yang bersangkutan adalah penerima dan penduduk setempat dimaksud,

6. Bagi warga penerima yang.meningal dunia, sakit, dan bepergian keluar daerah, dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang tertera dalam KK, dengan melampirkan surat kematian bagi yang meninggal dunia, surat keterangan sakit bagi yang sakit, dan surat keterangan bepergian dari kelurahan bagi yang di luar daerah,

7. Membuat regulasi sistem peyaluran BLT agar tidak multi tafsir di desa maupun kelurahan, semisal ada penerima yang bisa diwakili ada yang tidak.

“KK yang bersangkutan di kecamatan A, tapi tinggalnya di kecamatan B. Ini juga masalah, karena ada yang dikasi ada yang tidak,” kata Adi Ahsan.

8. Bantuan BLT tahap 2, dan BLT susulan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 mendatang.

Selain itu, DPRD setempat juga merekomendasikan kepada semua OPD agar segera melakukan pembayaran honor kontrak daerah sebelum hari raya Idul Fitri.

“Belanja pegawai (Siltap aparat desa dan tinjangan BPD) pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri 113, pasal 13, ayat (3), dan pasal 14 ayat (3), dapat dibayarkan setiap bulan dengan syarat pemerintah desa menerbitkan Perdes tentang belanja desa, paling lambat 31 Desember, dan atau awal Januari,” tutup Adi Ahsan.

(*)