Kepala Bapperida Sulbar Dorong Optimalisasi Komoditas Unggulan

Mapos, Mamuju – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat perlu diarahkan agar tidak berhenti pada peningkatan produksi dan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperbesar nilai tambah komoditas yang dihasilkan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan harus terhubung dengan industri pengolahan, investasi, infrastruktur, dan akses pasar.

Arah tersebut ditekankan Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., saat memberikan pemaparan dalam Forum Optimalisasi Komoditas Unggulan Daerah bersama jajaran Bapperida kabupaten se-Sulawesi Barat di Aula Vila Andata, Kabupaten Majene, Selasa (17/11/2026).

Pemkab Majene Pemkab Majene

Amujib mengingatkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kenaikan PDRB memang menunjukkan bertambahnya aktivitas ekonomi, tetapi pemerintah tetap harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut membuka peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 5 November 2026 menunjukkan ekonomi Sulawesi Barat tumbuh 5,31 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan III 2026. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp19,54 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp10,38 triliun. Secara kumulatif dari triwulan I hingga triwulan III 2026, ekonomi Sulawesi Barat tumbuh 5,29 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 47,19 persen terhadap struktur PDRB. Sementara itu, industri pengolahan menyumbang 12,49 persen dan mencatat pertumbuhan tertinggi di antara kategori lapangan usaha, yakni 15,38 persen secara tahunan.

Komposisi tersebut memperlihatkan dua hal penting. Pertama, sektor pertanian masih menjadi fondasi ekonomi Sulawesi Barat. Kedua, penguatan industri pengolahan memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas yang selama ini dihasilkan masyarakat.

Besarnya peran sektor pertanian juga terlihat dari struktur ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2026, sebanyak 379,66 ribu penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan atau setara 47,41 persen dari seluruh penduduk bekerja di Sulawesi Barat. Artinya, penguatan produktivitas sektor ini berkaitan langsung dengan penghidupan hampir separuh tenaga kerja daerah.

“Kita di pemerintah tidak sekadar membaca angka. Angka-angka ini adalah untuk masyarakat. Karena itu, setiap indikator harus kita analisis untuk melihat apakah pertumbuhan yang terjadi sudah memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Amujib.

Menurutnya, besarnya kontribusi pertanian terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja harus diikuti peningkatan produktivitas. Pemerintah perlu mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi, penerapan teknologi budidaya yang lebih presisi, penggunaan bibit unggul lokal, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan pertanian cerdas (smart farming) di kawasan strategis.

Upaya tersebut juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan sektor pertanian modern agar tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi, pengolahan hasil, dan kebutuhan pasar.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Amujib menekankan bahwa komoditas unggulan harus memiliki kepastian penyerapan dan jalur pemasaran yang jelas. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu membangun keterhubungan antara petani, kelompok usaha, UMKM, industri pengolahan, investor, hingga calon pembeli.

Ia mencontohkan potensi mangga di Majene dan Polewali Mandar yang perlu didukung sistem pemasaran lebih terencana. Pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan atau contract farming, mempertemukan kelompok petani dengan pembeli, serta membantu memastikan hasil panen terserap pasar. Dengan pola tersebut, petani tidak harus menghadapi sendiri persoalan pemasaran ketika produksi meningkat.

“Jangan biarkan masyarakat kita mencari pembeli sendiri, karena mereka belum tentu memahami mekanismenya. Pemerintah harus hadir menghubungkan petani dengan pasar, sehingga hasil produksi mereka memiliki kepastian penyerapan,” tegas Amujib.

Pola kemitraan dan penguatan pasar tersebut, lanjut Amujib, perlu diterapkan pada berbagai komoditas unggulan, seperti kakao, kopi, kelapa, dan produk pertanian lainnya. Pengembangan kawasan produksi harus direncanakan bersama kebutuhan pengolahan, kapasitas pasar, dan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, peningkatan produksi tidak berujung pada penumpukan hasil panen atau penurunan harga akibat terbatasnya akses pasar.

Penguatan hilirisasi juga perlu diarahkan agar nilai ekonomi komoditas tidak seluruhnya berhenti pada penjualan bahan mentah. Pertumbuhan industri pengolahan Sulawesi Barat sebesar 15,38 persen pada triwulan III 2026 menunjukkan adanya perkembangan pada sektor yang berperan dalam penciptaan nilai tambah. Tantangannya adalah memperluas keterkaitan industri tersebut dengan bahan baku lokal, sehingga pertumbuhan pengolahan turut membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan produsen di daerah.

Selain pertanian dan industri pengolahan, Amujib mendorong integrasi komoditas unggulan dengan sektor pariwisata. Potensi kopi di Mamasa, kakao dan produk cokelat di Polewali Mandar, serta kawasan persawahan dan produk pangan lokal di berbagai kabupaten dapat dikembangkan menjadi bagian dari pengalaman wisata. Dengan pendekatan ini, komoditas tidak hanya dipasarkan sebagai hasil produksi, tetapi juga menjadi daya tarik yang menghubungkan kegiatan pertanian, pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.

Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, perencanaan pembangunan harus disusun secara lintas sektor dan lintas wilayah. Perangkat daerah yang menangani pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan, UMKM, pariwisata, dan infrastruktur perlu memastikan program yang dirancang saling mendukung. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus membagi peran secara jelas agar intervensi tidak tumpang tindih dan dapat menjawab kebutuhan di setiap kawasan produksi.

Amujib turut mengingatkan jajaran perencana agar menjaga konsistensi antara persoalan pembangunan, program, kegiatan, hingga alokasi belanja. Setiap usulan kegiatan harus memiliki hubungan yang jelas dengan masalah yang hendak diselesaikan. Perencanaan juga harus didukung data yang akurat, mutakhir, dapat diuji, dan dilengkapi informasi spasial agar lokasi serta kelompok sasaran intervensi dapat ditentukan secara tepat.

“Jangan hanya berbicara tentang jumlah kemiskinan atau jumlah stunting. Kita harus mengetahui jumlahnya, di mana lokasinya, mengapa terjadi, dan apa yang bisa dilakukan. Data harus menjadi dasar untuk menentukan intervensi,” jelas Kepala Bapperida Sulawesi Barat.

Prinsip yang sama perlu diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. Penentuan prioritas jalan, misalnya, harus mempertimbangkan keterhubungannya dengan sentra produksi, kawasan pertumbuhan ekonomi, dan akses menuju pasar. Infrastruktur dengan demikian tidak hanya dinilai dari panjang atau jumlah bangunan yang dibangun, tetapi juga dari perannya dalam memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.

Forum Optimalisasi Komoditas Unggulan Daerah menjadi ruang koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk menyamakan arah kebijakan, mengidentifikasi potensi dan persoalan komoditas, serta merumuskan kebutuhan dukungan lintas sektor. Pertemuan ini juga menjadi sarana pertukaran praktik baik antardaerah sebagai bahan penyelarasan program pembangunan, khususnya dalam menyiapkan perencanaan tahun 2027.

Dalam forum tersebut, Bapperida kabupaten memaparkan potensi dan tantangan komoditas di wilayah masing-masing, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, hingga industri pengolahan. Berbagai persoalan yang mengemuka mencakup produktivitas, kualitas hasil, ketersediaan sarana produksi, infrastruktur, pengolahan pascapanen, kelembagaan, dan pemasaran.

Sebelumnya, Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Rita Mariani, M.Pd dalam sambutan pembukaan menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa pengelolaan yang produktif. Pengembangan komoditas membutuhkan dukungan infrastruktur, teknologi, pembiayaan, akses pasar, serta keterhubungan dari sektor hulu hingga hilir.

Melalui forum ini, Bapperida Sulbar mendorong agar potensi komoditas di setiap kabupaten tidak dikembangkan secara sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah yang saling terhubung. Penyelarasan program provinsi dan kabupaten diharapkan menghasilkan intervensi yang lebih terukur, mulai dari peningkatan produktivitas hingga pengolahan dan pemasaran.

Upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera serta Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah.

Dengan demikian, keberhasilan pengembangan komoditas unggulan tidak hanya diukur dari bertambahnya produksi, tetapi juga dari kemampuan daerah mengolah potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan nilai tambah yang dinikmati masyarakat Sulawesi Barat.

Dengan demikian, optimalisasi komoditas unggulan menjadi bagian dari upaya memastikan potensi sumber daya daerah memberikan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...