Nursalam Beberkan 18 Poin Kesepakatan PKM Pembangunan Perumahan di Lembang

Mapos, Majene — Pengembang perumahan tidak hanya berkewajiban memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan, tetapi juga harus memperhatikan aspirasi serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) terkait rencana pembangunan perumahan Sierra Primana Residence oleh PT Mampie Indah Perkasa di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Nursalam, Sabtu (14/11/2026), mengatakan bahwa dirinya mewakili Kepala Dinas Perkimtan Majene, Syahrimayani, menghadiri rapat PKM yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Lembang.

Dalam pertemuan tersebut, Ade Selva selaku perwakilan PT Mampie Indah Perkasa memaparkan sejumlah kesepakatan yang harus menjadi perhatian dan dipatuhi pihak pengembang selama melaksanakan kegiatan pembangunan.

Nursalam menjelaskan, terdapat 18 poin kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara PKM sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sekaligus bentuk komitmen pengembang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Adapun poin-poin kesepakatan tersebut meliputi:

1. Sebelum melaksanakan pembangunan, pihak pemrakarsa wajib menyelesaikan seluruh administrasi perizinan, termasuk legalitas lahan. Proses ini harus dikoordinasikan dengan Kepala Lingkungan Leppe dan Lurah Lembang serta disaksikan Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Lembang untuk memastikan batas-batas lahan.
2. Pemrakarsa wajib melakukan koordinasi secara rutin dengan pemerintah setempat, khususnya Kepala Lingkungan Leppe, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah Lembang dan Camat Banggae Timur, terutama sebelum kegiatan pembangunan dimulai.
3. Menyelesaikan persoalan tanah yang berkaitan dengan kepemilikan Kepala Lingkungan Leppe melalui koordinasi dengan seluruh pihak terkait sebelum pembangunan dilaksanakan.
4. Memberikan akses jalan kepada warga yang bermukim di belakang lokasi perumahan sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat sekitar.
5. Mengutamakan pembangunan drainase sebagai pekerjaan awal sebelum pembangunan perumahan dimulai. Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
6. Memenuhi ketentuan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 30 persen, terdiri atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat sebesar 10 persen dan RTH publik sebesar 20 persen. Setiap rumah diwajibkan memiliki satu pohon bertajuk rindang. Pengembang juga wajib membuat sumur resapan atau lubang biopori untuk grey water sesuai dokumen standar teknis pembuangan air limbah, menyediakan drop box dan teba (tempat sampah organik), serta membangun septic tank kedap atau bioseptic.
7. Memperhatikan kondisi jalan menuju dan di sekitar lokasi perumahan. Pengembang wajib memperbaiki seluruh kerusakan jalan yang diakibatkan aktivitas pembangunan serta melakukan penyiraman jalan ketika kendaraan pengangkut material melintas untuk mengurangi debu.
8. Mengutamakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja melalui koordinasi dengan Kepala Lingkungan Leppe. Pengembang juga diharapkan memprioritaskan bahan baku dari wilayah sekitar serta menggunakan material galian C yang berasal dari Kabupaten Majene dan memiliki izin resmi, dengan harga sesuai harga pasar.
9. Tidak melakukan pembakaran sampah di lokasi kegiatan. Pengembang diwajibkan menyediakan tempat sampah untuk Al-Ikhlas Residence tahap IV dan bentor (kendaraan pengangkut sampah) bagi keseluruhan kawasan perumahan. Pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene melalui koordinasi dengan bidang terkait.
10. Kendaraan pengangkut material wajib menggunakan penutup terpal, tidak menggunakan knalpot racing, menjaga kecepatan rata-rata maksimal 25 kilometer per jam, serta memasang identitas perusahaan pada kendaraan. Armada yang digunakan harus memenuhi persyaratan kelayakan sesuai rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Majene.
11. Memasang rambu-rambu lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan. Aktivitas pembangunan hanya diperbolehkan berlangsung pukul 08.00 hingga 17.00 WITA. Kendaraan pengangkut material juga tidak diperkenankan beroperasi pada waktu-waktu salat.
12. Pengembang wajib berkomitmen terhadap spesifikasi dan fasilitas yang tercantum dalam brosur pemasaran. Seluruhnya harus sesuai dengan kondisi fisik bangunan yang direalisasikan agar tidak menimbulkan keluhan dari konsumen.
13. Pengembang diwajibkan membangun kantor direksi keet di dalam kawasan perumahan dan menempatkan personel manajemen perusahaan di kantor tersebut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan. Untuk keperluan pengaduan, disediakan nomor kontak 081355222879 (Farid).
14. Untuk mempermudah pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengembang diminta berkoordinasi dengan kepala lingkungan setempat terkait warga yang menempati perumahan, dengan memperjelas nama penghuni dan blok rumah. Koordinasi juga dapat dilakukan langsung dengan Bapenda untuk proses pemecahan data nama dan blok rumah melalui rapat teknis.
15. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di kantor pemasaran di lokasi perumahan agar dapat digunakan dalam kondisi darurat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.
16. Apabila diperlukan, pengembang diharapkan menyediakan pos pengamanan atau pos satpam di kawasan perumahan. Tenaga keamanan dianjurkan berasal dari personel yang telah terlatih atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Polri.
17. Pengembang tidak diperkenankan melakukan pengeboran air secara sepihak, tetapi diharapkan bekerja sama dengan masyarakat yang telah memiliki sumber air bor. Apabila melakukan pengambilan air tanah, pengembang wajib mengurus izin pengambilan air tanah melalui instansi berwenang di bidang ESDM serta memenuhi kewajiban pajak pengambilan air tanah melalui Bapenda.
18. Masyarakat bersama pemerintah setempat, khususnya Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah Lembang dan Camat Banggae Timur, turut membantu DLHK, Perkimtan dan Satpol PP dalam mengawasi aktivitas pembangunan di lapangan. Apabila terdapat keluhan, masyarakat dapat menyampaikannya kepada DLHK melalui pejabat fungsional pengendali maupun kepada Satpol PP.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene, Harun Hadaming beserta jajaran, perwakilan Satpol PP, Camat Banggae Timur, Kepala Bidang Perumahan Perkimtan, perwakilan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Lurah Lembang, pemrakarsa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Lingkungan Leppe, masyarakat serta undangan lainnya.

Nursalam menegaskan, seluruh kesepakatan tersebut menjadi acuan yang harus dipatuhi pengembang dalam pelaksanaan pembangunan dan penerbitan persetujuan lingkungan.

“Inilah yang menjadi acuan untuk dipatuhi dalam pelaksanaan penerbitan surat persetujuan lingkungan. Apabila pihak pemrakarsa tidak mematuhi berita acara ini, maka izinnya dicabut sementara dan tidak diperkenankan melanjutkan pembangunan,” pungkas Nursalam.

(*)