Mapos, Majene — Harapan masyarakat Kabupaten Majene untuk memiliki regulasi khusus yang mengatur tata kelola hunian dan usaha rumah kos harus menghadapi kendala. Rancangan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) tentang rumah kos belum dapat dilanjutkan setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene, Syahrimayani, mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, hasil harmonisasi yang berlangsung di Mamuju pada Senin (9/11/2026) menyimpulkan bahwa substansi pengaturan rumah kos sebagian besar telah terakomodasi dalam sejumlah regulasi sektoral yang berlaku.
“Usulan rancangan Perda maupun Perbup tidak bisa diteruskan,” ungkap Syahrimayani.
Ia menjelaskan, pengaturan mengenai penataan bangunan dan perizinan rumah kos sebenarnya telah tercakup dalam Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Termasuk mekanisme perizinannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP.
“Alasannya, payung hukum yang hampir serupa sudah ada atau telah diatur dalam peraturan sektoral. Jadi, tidak perlu lagi membuat aturan baru yang substansinya sudah diatur dalam regulasi sebelumnya,” jelasnya.
Selain persoalan bangunan dan perizinan, aspek ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum juga telah memiliki landasan hukum tersendiri. Sementara itu, pengaturan mengenai retribusi tidak dapat dimasukkan begitu saja ke dalam rancangan Perda rumah kos karena telah diatur dalam Perda yang berlaku, dengan perangkat daerah terkait sebagai leading sector.
Pihak Kementerian Hukum, lanjut Syahrimayani, menyarankan agar apabila masih terdapat nomenklatur atau substansi pengaturan yang dianggap perlu ditambahkan, pemerintah daerah dapat memasukkannya ke dalam Perda yang sudah ada.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari obesitas regulasi maupun tumpang tindih aturan di daerah.
Syahrimayani mengaku sempat mempertanyakan apakah hasil harmonisasi tersebut berarti usulan pemerintah daerah ditolak.
Namun, pihak Kementerian Hukum menegaskan bahwa persoalannya bukan semata-mata penolakan, melainkan upaya menjaga keselarasan dan ketertiban pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Jadi, tidak serta-merta ketika kita mengusulkan Perda lantas langsung disetujui. Mereka melihat terlebih dahulu Perda apa saja yang sudah ada di Kabupaten Majene dan apa yang diatur di dalamnya. Setelah disinkronkan, ternyata regulasi khusus tersebut belum diperlukan,” terangnya.
Meski demikian, persoalan rumah kos yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan. Menurut Syahrimayani, pemerintah daerah perlu mengambil pendekatan lain, salah satunya melalui langkah persuasif kepada para pemilik dan pelaku usaha rumah kos.
Hal ini juga perlu mempertimbangkan perkembangan regulasi nasional, termasuk KUHP baru dan Undang-Undang Cipta Kerja, agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Dalam forum harmonisasi tersebut, Syahrimayani juga sempat mengangkat contoh Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah, yang telah menerbitkan Perda tentang rumah kos, kontrakan dan sewa pada 2024.
Menanggapi hal itu, pihak Kementerian Hukum menjelaskan bahwa keberadaan Perda tersebut perlu dikaji dan ditinjau kembali berdasarkan perkembangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Syahrimayani mengaku, pihaknya tidak ingin langkah pemerintah Kabupaten Majene dalam menyusun regulasi justru berdampak terhadap capaian daerah dalam hal penataan produk hukum.
Ia menyebut Majene pernah meraih peringkat kedua secara nasional dalam aspek ketaatan terhadap penertiban regulasi perundang-undangan. Karena itu, setiap produk hukum yang disusun harus benar-benar melalui proses kajian dan harmonisasi secara cermat.
“Kami tidak ingin karena persoalan ini justru membuat peringkat Kabupaten Majene turun. Kita harus memastikan setiap regulasi yang dilahirkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk merespons berbagai keluhan masyarakat terkait tata kelola rumah kos. Jangan sampai ketiadaan Perda khusus justru menimbulkan kesan pemerintah melakukan pembiaran.
Sebagai alternatif, pihak Kementerian Hukum menyarankan agar pemerintah daerah dapat menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal memberikan arahan kepada pemilik dan pengelola rumah kos.
Sementara penerbitan Perbup tetap harus melalui tahapan harmonisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi, bukan ditolak, tetapi perlu disesuaikan dengan Perda-Perda yang sudah ada. Pemerintah tetap harus mencari solusi agar keluhan masyarakat terkait rumah kos bisa ditindaklanjuti,” pungkas Syahrimayani.
(*)
