Mapos, Mamuju – Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadri, mengikuti Rapat Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat BAPPERIDA Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2026. Tujuan utamanya adalah guna memastikan pemenuhan target yang telah ditetapkan, sekaligus mendorong penguatan perlindungan dan penghormatan HAM di Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut sejalan dengan program Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.
Terpisah, Kepala Biro Pemkesra Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, pemajuan dan perlindungan HAM merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.
“Pelaporan Aksi HAM ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan wujud nyata pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Biro Pemkesra berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di Sulawesi Barat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak dasar warga. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita mewujudkan Sulbar yang Maju dan Sejahtera,” ujar Murdanil.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menyelaraskan langkah dalam mengimplementasikan program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Partisipasi aktif Biro Pemkesra ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah provinsi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
(*)
