Mapos, Majene — Setiap Senin pagi, barisan aparatur Pemerintah Kabupaten Majene berdiri rapi di halaman Kantor Bupati. Namun, apel bukan semata soal barisan, penghormatan dan laporan komandan upacara. Di balik rutinitas itu, ada tuntutan yang jauh lebih penting: apakah aparatur benar-benar bergerak menjalankan kebijakan dan melayani masyarakat?
Pertanyaan itulah yang setidaknya menjadi relevan dalam pelaksanaan apel gabungan Pemerintah Kabupaten Majene, Senin (7/9/2026) pagi, yang dipimpin langsung Wakil Bupati Majene, DR. Hj. A. Ritamariani, M.Pd.
Apel gabungan tersebut diikuti jajaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Apel gabungan yang digelar secara bergilir setiap hari Senin di Kantor Bupati itu menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Majene.
Namun rutinitas tersebut idealnya tidak berhenti pada kewajiban hadir dan berdiri selama apel berlangsung.
Sebab, tantangan pemerintahan daerah tidak selesai ketika apel dibubarkan.
Setelah barisan dibubarkan, pekerjaan justru menunggu di masing-masing OPD. Pelayanan publik, pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, kebersihan lingkungan, penataan kawasan permukiman hingga penerimaan daerah membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar kehadiran administratif.
Karena itu, apel gabungan menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi aparatur terhadap arah kebijakan daerah. ASN maupun non-ASN dituntut memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung program pembangunan Kabupaten Majene.
Pola pelaksanaan apel secara bergilir juga memberi ruang bagi setiap OPD untuk tampil dan mengambil bagian dalam agenda pemerintahan. Di sisi lain, pola tersebut semestinya dapat menjadi momentum untuk melihat sejauh mana masing-masing perangkat daerah mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan menjadi pekerjaan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Masyarakat pada akhirnya tidak mengukur pemerintah dari seberapa sering apel digelar. Ukurannya jauh lebih sederhana: seberapa cepat pelayanan diberikan, seberapa tepat program dijalankan, dan seberapa nyata hasil pembangunan dirasakan.
Apel boleh menjadi rutinitas. Tetapi kinerja tidak boleh ikut menjadi rutinitas yang hanya sebatas laporan.
Dari halaman Kantor Bupati Majene, pesan besarnya jelas: seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu arah untuk mewujudkan visi pembangunan Majene ke depan.
Sebab, barisan yang rapi di halaman kantor tidak akan banyak berarti jika setelah apel, semangat kerja ikut bubar bersama barisan.
(*)
