Mapos, Mamuju – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Instansi Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (10/6/2026).
Biro Pemkesra mengirimkan dua perwakilannya, yaitu Muh. Dhany Sadry, S.I.P. selaku Kepala Bagian Pemerintahan, dan Muh. Tamsil, ST., M.Si. selaku Analis Kebijakan Ahli Madya. Mereka hadir bersama perwakilan perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam penyusunan dan pelaporan indikator Penilaian Kepatuhan HAM, serta meningkatkan kualitas data dukung untuk evaluasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, SE., M.Si., menyampaikan bahwa penilaian kepatuhan HAM merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pemenuhan indikator penilaian kepatuhan HAM. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta memastikan seluruh instansi memahami tanggung jawabnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang menghormati dan melindungi HAM,” ujar Murdanil.
Ia menegaskan, keberhasilan penilaian kepatuhan HAM tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari implementasi nyata kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Melalui sinergi dan komitmen bersama, kami berharap Sulawesi Barat dapat terus meningkatkan capaian penilaian kepatuhan HAM sekaligus menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Melalui rakor ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memahami mekanisme pelaporan serta meningkatkan kualitas implementasi kebijakan yang berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan HAM.
Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen terus mendukung peningkatan kepatuhan HAM melalui penguatan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kepada seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
(*)
