Mapos, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, menghadiri kegiatan Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Maleo Hotel, Mamuju, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan efektivitas pengendalian korupsi serta penguatan sistem pengendalian internal pada seluruh perangkat daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Zulherizal, membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal sebagai fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
Menurutnya, implementasi SPIP yang efektif akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh H. M. Natsir menegaskan bahwa asistensi tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem pengendalian intern yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mamuju, Muhammad Yani, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk secara konsisten mengintegrasikan SPIP dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
Rangkaian kegiatan diisi dengan sejumlah pemaparan materi. Materi pertama mengenai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan SPIP Terintegrasi disampaikan oleh Rochmad Budiyono. Selanjutnya, peserta memperoleh sosialisasi aplikasi survei persepsi efektivitas pengendalian risiko integritas bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Adapun materi terakhir membahas Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) yang dipaparkan oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengawasan internal pemerintah.
Kehadiran Kepala Kesbangpol Sulbar dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Melalui asistensi ini, diharapkan terjadi peningkatan skor IEPK serta implementasi SPIP yang semakin matang dan terintegrasi pada seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
(*)
