Mapos, Mamuju – Dinas Sosial P3APMD Sulawesi Barat menerima berkas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) beserta Laporan Pertanggungjawaban dari Desa Ahu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pada Senin, 4 Mei 2026. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Berkas dan laporan pertanggungjawaban diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Faridah. Proses ini sekaligus menjadi bentuk penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi dalam memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga.
Dalam keterangannya, Faridah menyampaikan bahwa kelengkapan dan ketepatan laporan menjadi hal penting dalam mendukung keberlanjutan program pembangunan desa.
“Kami mengapresiasi pemerintah Desa Ahu yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban BKK dengan baik dan tepat waktu. Ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,” ujar Faridah.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi agar pelaksanaan program di desa dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APMD Sulbar, Darmawati, menegaskan pentingnya laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Laporan pertanggungjawaban bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi menjadi wujud tanggung jawab moral kepada masyarakat. Kami berharap seluruh desa dapat terus meningkatkan kualitas pelaporan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Darmawati.
Melalui penerimaan berkas ini, Dinsos P3APMD Sulbar terus mendorong terciptanya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.
(*)
