Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan langkah dalam menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat Persiapan EPSS yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfoss Sulbar, Selasa (21/04/2026).
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfoss, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP), Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, serta seluruh anggota tim penilai internal EPSS lintas sektor. Agenda utama rapat ini adalah menyamakan persepsi serta strategi teknis sebelum penilaian mandiri EPSS resmi dilaksanakan.
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sampel penilaian. Langkah ini diambil untuk memastikan standarisasi data sektoral di lingkup Pemprov Sulbar berjalan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, mewakili Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) tingkat provinsi, menegaskan bahwa kesuksesan EPSS adalah kunci bagi kualitas perencanaan daerah.
“Bapperida selaku Sekretariat Satu Data Indonesia sangat mendukung pelaksanaan reviu mandiri EPSS Sulawesi Barat ini. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Gubernur Suhardi Duka, yaitu tidak ada lagi perencanaan yang tidak berbasis data. EPSS bukan sekadar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan data yang kita gunakan valid dan akuntabel,” tegas Angga.
Langkah penguatan statistik sektoral ini merupakan implementasi nyata dari Misi ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Penyelenggaraan statistik yang baik akan menjamin bahwa program-program pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD dapat diukur dan dievaluasi secara tepat.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M. sekaligus koordinator Satu Data Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungannya terhadap sinergi antara Kominfoss sebagai Walidata dan OPD teknis sebagai Produsen Data.
“Kita sedang membenahi kualitas data daerah kita. Melalui EPSS, kita memastikan bahwa seluruh produsen data di daerah taat pada standar data dan metadata. Jika data sektoralnya akurat, maka rencana pembangunan daerah yang disusun oleh Bapperida akan jauh lebih presisi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” Amujib.
(*)
