Mapos, Mamuju – Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan perlindungan bagi masyarakat pesisir, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi intensif terkait program prioritas pemberian asuransi nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulbar, Rabu (22/4/2026).
Langkah strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan jaminan kerja yang tepat sasaran.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa program asuransi nelayan ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari desain besar perencanaan pembangunan yang inklusif.
“Kami di Bapperida Sulawesi Barat memastikan bahwa setiap program prioritas daerah, termasuk asuransi nelayan ini, harus berbasis data yang presisi. Integrasi antara lintas bidang dilakukan agar intervensi yang kita berikan benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir Sulawesi Barat,” ujar Amujib.
Hadir mewakili Bapperida dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA), Hasanuddin, bersama Kepala Bidang Sumber Daya Alam (PSDA), Elmarhamah. Kehadiran tim disambut langsung oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulbar, Otto Rion Abraham.
Amujib menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. “Sinkronisasi data KUSUKA dengan data kemiskinan ekstrem yang ada di TAPD adalah keharusan. Kita ingin memastikan anggaran yang dialokasikan memiliki dampak yang terukur bagi peningkatan taraf hidup nelayan kita,” imbuhnya.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Hasanuddin menyampaikan bahwa, dalam pertemuan tersebut, dihasilkan sejumlah poin penting yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program ke depan:
• Optimalisasi Kartu KUSUKA: Pendataan nelayan di seluruh kabupaten akan dipusatkan pada penggunaan kartu KUSUKA sebagai basis data utama untuk menjamin bantuan tepat sasaran.
• Sinergi Perbankan: Pemprov Sulbar memperkuat kerja sama dengan BRI dalam memfasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan bagi nelayan yang telah terverifikasi.
• Penyelarasan Data TAPD: Dilakukan sinkronisasi antara data Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan data kemiskinan ekstrem untuk memastikan dukungan anggaran yang efisien.
• Penajaman Lokus: Pendataan akan dilakukan secara mendalam di tiap kabupaten guna memetakan wilayah dengan tingkat urgensi perlindungan sosial tertinggi.
Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan program asuransi nelayan menjadi instrumen tangguh dalam memitigasi risiko kerja sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi bagi para nelayan di Sulawesi Barat.
(*)
