Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Polewali Mandar (Polman) bersama jajaran Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Polewali Mandar Tahun 2025 di Kantor Bapperida Sulbar pada Rabu (22/04/2026).
Rombongan DPRD Kab. Polewali Mandar ini diterima oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, SH., M.AP. bersama para kepala bidang.
Suhamta menjelaskan, pertemuan ini menjadi wadah diskusi strategis membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.
Dalam dialog tersebut, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, S.STP.,M.Ec.Dev. menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan di level provinsi merupakan hasil kolektif dan agregasi kinerja dari seluruh kabupaten.
Bapperida Sulbar mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Salah satu poin diskusi penting adalah upaya meningkatkan efektivitas bantuan sosial terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
“Perlunya harmonisasi jadwal antara proses verifikasi dan validasi (verval) data By Name By Address (BNBA) di tingkat daerah dengan siklus survei nasional oleh BPS.” kata Angga Tirta Wijaya.
”Tantangan kedepan adalah memastikan momentum intervensi bantuan sosial dapat selaras dengan timeline pengambilan data BPS untuk pengukuran periode Maret dan September setiap tahunnya. Penguatan koordinasi dalam percepatan administratif data BNBA menjadi kunci agar bantuan yang telah dialokasikan pemerintah dapat terdokumentasi dengan baik dalam statistik kemiskinan,” lanjut Angga.
Selain itu, Bapperida Sulbar juga mensosialisasikan penerapan Indeks Modal Manusia (IMM) yang kini termuat dalam RPJMD Provinsi. Indikator ini merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan cakupan yang lebih luas, termasuk mengintegrasikan variabel penanganan stunting sebagai tolok ukur kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Menanggapi aspirasi dari DPRD Polman terkait penyesuaian target pembangunan, kedua pihak mendiskusikan peluang optimalisasi anggaran pada sisa tahun berjalan. DPRD Polman menyoroti pentingnya peran APBD Perubahan 2026 dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk memperkuat intervensi pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Bapperida Sulbar, Drs.Amujib, MM. menyampaikan bahwa pemanfaatan anggaran yang strategis dan tepat sasaran di masa transisi perencanaan akan membantu mempercepat pencapaian target-target makro yang telah disepakati bersama dalam dokumen perencanaan daerah.
”Pemanfaatan anggaran yang strategis di masa transisi perencanaan akan sangat membantu mempercepat pencapaian target makro yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan daerah,” ungkapnya.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan kesepahaman untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten guna memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Barat.
(*)
