Oleh: Hajrul Malik*
Mapos, DALAM bukunya Good to Great, Jim Collins mengingatkan sebuah prinsip sederhana tetapi sangat menentukan nasib sebuah organisasi: “First Who, Then What.” Sebelum berbicara tentang program, strategi, atau rencana besar, pastikan terlebih dahulu bahwa orang yang tepat berada di tempat yang tepat.
Pelajaran ini terasa sangat relevan dalam kehidupan birokrasi pemerintahan daerah.
Sering kali energi pemerintah habis pada perdebatan tentang program pembangunan: program pengentasan kemiskinan, reformasi pendidikan, penguatan ekonomi rakyat, hingga transformasi pelayanan publik. Namun satu hal yang kadang terlupakan adalah pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menjalankan semua program itu?
Program yang hebat bisa gagal jika dijalankan oleh orang yang keliru. Sebaliknya, orang yang tepat sering kali mampu membuat program sederhana menjadi luar biasa.
Jim Collins menggunakan analogi yang menarik: organisasi ibarat sebuah bus. Sebelum menentukan ke mana bus itu akan berjalan, yang paling penting adalah memastikan orang yang duduk di dalam bus adalah orang-orang yang tepat. Jika orang yang tepat sudah berada di dalamnya, arah perjalanan akan lebih mudah ditentukan.
Dalam konteks birokrasi daerah, prinsip ini mengingatkan kita pada pentingnya penempatan jabatan yang berbasis kompetensi, integritas, dan kecocokan tugas. Jabatan bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang menentukan arah pelayanan kepada masyarakat.
Ketika seseorang ditempatkan sesuai kapasitasnya, ia bekerja dengan percaya diri, kreativitas tumbuh, dan keputusan bisa diambil dengan cepat. Namun ketika seseorang berada di posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya, birokrasi sering kali berubah menjadi sekadar rutinitas administratif tanpa daya dorong perubahan.
Penempatan posisi yang tepat juga menjadi fondasi bagi lahirnya apa yang oleh Collins disebut Culture of Discipline—budaya disiplin dalam organisasi. Disiplin bukan lahir dari banyaknya aturan, tetapi dari kehadiran orang-orang yang memahami tugasnya dan memiliki tanggung jawab moral terhadap pekerjaannya.
Karena itu, proses mutasi dan rotasi jabatan dalam birokrasi sejatinya bukan sekadar peristiwa administratif. Ia adalah momentum strategis untuk menata kembali energi organisasi. Setiap penempatan jabatan adalah keputusan yang membawa konsekuensi bagi arah pelayanan publik.
Di titik inilah kepemimpinan diuji. Pemimpin yang ingin membawa organisasi dari “baik” menuju “hebat” harus berani memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang benar-benar mampu menjalankan amanahnya. Tidak selalu mudah, karena sering kali ada berbagai kepentingan yang berkelindan di dalamnya.
Namun sejarah menunjukkan bahwa organisasi yang hebat selalu dibangun oleh satu keberanian sederhana: menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat.
Ketika prinsip ini berjalan dengan baik, program pembangunan tidak lagi sekadar rencana di atas kertas. Ia berubah menjadi gerakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program. Ia sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang menggerakkan roda pemerintahan.
Karena itu, jalan menuju kehebatan sebuah daerah sering kali dimulai dari keputusan yang tampak sederhana, tetapi sangat menentukan: siapa ditempatkan di mana.
(***)
