Oleh : Hajrul Malik
Mapos, MUTASI jabatan dalam birokrasi selalu menghadirkan dua wajah. Di satu sisi ia merupakan instrumen organisasi untuk penyegaran dan penguatan kinerja. Di sisi lain, ia kerap menjadi arena tafsir, harapan, bahkan kekecewaan bagi banyak orang.
Mutasi yang baru saja berlangsung di lingkungan pemerintahan daerah kita tentu tidak lepas dari dinamika itu. Ada yang merasa tepat, ada yang mungkin belum puas. Namun dalam ruang publik yang riuh dengan komentar dan analisis, ada satu dimensi yang jarang dibicarakan: dimensi batin para pelaku di dalamnya.
Dalam tradisi moral Islam, persoalan ini sesungguhnya sudah diingatkan secara sangat tajam. Allah berfirman:
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ
“Jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, Allah tetap akan menghisabnya.”
(QS. Al-Baqarah: 284)
Ayat ini mengandung pesan yang sangat dalam bagi dunia kekuasaan dan birokrasi. Bahwa yang kelak diperhitungkan bukan hanya tindakan yang terlihat, tetapi juga niat dan maksud yang tersembunyi di balik tindakan itu.
Dalam konteks mutasi, sering kali publik hanya melihat permukaan: siapa naik, siapa bergeser, siapa bertahan. Namun di balik proses itu, ada jaringan komunikasi, rekomendasi, dan pengaruh yang bergerak dengan berbagai cara.
Tidak semua yang terlihat sebagai dukungan adalah sepenuhnya dukungan yang netral. Dalam banyak pengalaman birokrasi di berbagai tempat, ruang yang diberikan oleh seorang pemimpin untuk mendengar banyak masukan kadang dimaknai secara berbeda oleh sebagian orang. Ada yang menjaganya sebagai amanah untuk memperkuat organisasi. Tetapi tidak jarang pula ruang itu dimanfaatkan untuk memperjuangkan lingkaran kepentingan tertentu.
Di titik inilah persoalan etika menjadi sangat penting. Sebab memperjuangkan seseorang bisa saja merupakan bagian dari kepedulian terhadap kualitas birokrasi. Namun garisnya menjadi kabur ketika kepentingan kelompok dibungkus dengan bahasa kebaikan bersama.
Sejarah birokrasi menunjukkan bahwa praktik semacam ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar. Justru sering kali ia hadir dalam bentuk yang paling halus: seolah-olah sedang membantu, seolah-olah sedang menata sistem, tetapi sesungguhnya sedang memperluas jaringan pengaruh.
Dalam situasi seperti itu, pemimpin sering kali berada dalam posisi yang sulit. Ia membuka ruang partisipasi agar keputusan tidak tertutup, tetapi pada saat yang sama ruang itu bisa saja dimanfaatkan oleh sebagian pihak dengan agenda yang tidak sepenuhnya terbuka.
Karena itulah, ayat Al-Qur’an tadi menjadi pengingat yang relevan bagi siapa pun yang terlibat dalam proses kekuasaan. Bahwa di balik seluruh dinamika organisasi, ada pengawasan moral yang tidak pernah berhenti bekerja.
Al-Qur’an menyebutnya dengan sangat singkat tetapi mengguncang:
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
“Pada hari ketika semua rahasia dibongkar.”
(QS. At-Tariq: 9)
Pada hari itu, semua yang dulu tersembunyi akan menjadi terang: niat, motif, bahkan strategi yang pernah dirancang di ruang-ruang yang sunyi.
Karena itu, mutasi jabatan seharusnya tidak hanya menjadi momentum evaluasi organisasi, tetapi juga momentum muhasabah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.
Apakah yang kita lakukan benar-benar untuk memperkuat institusi?
Ataukah sebenarnya ada sesuatu yang kita sembunyikan di balik bahasa kebaikan?
Sejarah mungkin hanya mencatat keputusan-keputusan administratif. Tetapi sejarah moral manusia selalu mencatat sesuatu yang lebih dalam: niat yang tersembunyi di dalam hati para pelakunya.
Dan pada akhirnya, yang paling mengetahui itu semua bukanlah manusia.
Melainkan Allah.
(***)
