Forum Kepatuhan Digelar di Mamuju Tengah, Dorong Kepatuhan Kepesertaan Jamsostek

Mapos, Topoyo – Komitmen memperkuat perlindungan pekerja kembali ditegaskan dalam Rapat Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Mamuju Tengah, Rabu (25/02/2026). Forum ini menjadi ruang temu antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara jaminan sosial untuk membahas satu hal mendasar: kepatuhan.

Hadir sebagai narasumber Sekretaris Daerah Mamuju Tengah, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mamuju, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Sejumlah kepala dinas dan sekretaris dinas dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah turut mengikuti pembahasan yang berlangsung dinamis tersebut.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Sekretaris Daerah menekankan bahwa kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan atas risiko kerja. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki peran strategis dalam mendorong badan usaha agar tertib mendaftarkan pekerjanya dan disiplin membayar iuran.

Dari sisi penegakan hukum, perwakilan Kejaksaan Negeri Mamuju melalui Kasi Datun menegaskan kesiapan institusinya untuk mendukung langkah-langkah penertiban, termasuk melalui pendampingan dan penanganan apabila ditemukan ketidakpatuhan badan usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memaparkan perkembangan kepesertaan di Mamuju Tengah sekaligus mengidentifikasi sejumlah tantangan di lapangan. Penguatan koordinasi lintas sektor disebut sebagai kunci untuk meningkatkan cakupan perlindungan, terutama bagi pekerja yang belum terdaftar.

Di tempat berbeda, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat, Hamyuliawati Hamzah, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah konkret membangun budaya patuh di daerah. “Perlindungan pekerja tidak boleh berhenti pada wacana. Ia harus hadir nyata, terdaftar, dan aktif. Karena di balik setiap kepesertaan, ada keluarga yang bergantung pada jaminan itu,” ujarnya.

Forum Kepatuhan ini diharapkan menjadi titik penguat komitmen bersama—bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah fondasi kesejahteraan pekerja dan stabilitas daerah.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...