Mapos, Mamuju – Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penanganan kemiskinan.
“Rakor itu wajib dilaksanakan, tim dipimpin langsung Wakil Gubernur. Alhamdulillah hadir para Wakil Bupati, hanya Majene yang berhalangan karena miskomunikasi,” ujar Junda.
Ia mengakui bahwa meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan infrastruktur, capaian penanganan kemiskinan di kabupaten sudah menunjukkan kemajuan.
“Keterbatasan anggaran jangan dijadikan alasan, tapi tantangan. Penanganan kemiskinan adalah tugas mulia yang wajib dituntaskan sesuai amanat undang-undang,” tegasnya, Jumat (12/09/2025)..
Junda juga mendorong sinkronisasi program antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa agar hasil yang dicapai lebih optimal. Ia turut mengapresiasi Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Ke depan kita harus berkolaborasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Koordinasi yang baik menjadi kunci dalam penanganan kemiskinan,” pungkasnya.
Sebelumnya Wagub Sulbar Salim S. Mengga menggelar rakor dan Sinkronisasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025, Kamis (11/09/2025). Dihadiri oleh kepala OPD, perwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dari kabupaten se-Sulbar, serta lembaga terkait lainnya.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan angka kemiskinan secara lebih terarah dan berdampak. Dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional.
“Kita harus fokus pada intervensi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,” tegas Salim.
Dalam rakor, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, memaparkan bahwa tingkat kemiskinan Sulbar saat ini mencapai 10,41 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ia menyoroti bahwa mayoritas penduduk miskin berada di kawasan perdesaan.
“Secara absolut jumlah penduduk miskin mencapai 153,31 ribu jiwa, yang tersebar pada kawasan perdesaan sebanyak 83,77 persen atau 127,60 ribu jiwa dan kawasan perkotaan sebanyak 16,22 persen atau 24,71 ribu jiwa,” jelas Almah.
Ia juga menekankan bahwa kondisi masyarakat miskin di desa semakin berat dan tidak merata, sehingga intervensi harus lebih tajam, adil, dan menyasar kelompok paling rentan. Untuk itu, strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2025 dirancang berbasis pendekatan terintegrasi dengan tiga pilar utama:
• Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui perluasan jaminan kesehatan, bantuan sosial, listrik gratis, perlengkapan sekolah, dan beasiswa.
• Peningkatan Pendapatan Masyarakat, lewat pelatihan kerja, penguatan UMKM, padat karya, bantuan usaha produktif, dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir.
• Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan, melalui pembangunan infrastruktur dasar, rehabilitasi rumah, dan peningkatan sarana pendidikan serta irigasi.
(*)
