Mapos, Mamuju — Sekretaris Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, mewakili Kepala Bapperida, Dr. Junda Maulana, menghadiri Kegiatan Konsultasi publik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Mamasa Tahun 2025-2029 dan Musrenbang RKPD Tahun 2026, yang dilaksanakan di lokasi Wisata Sarambu Liawan Sumarorong, Mamasa, Selasa (15/04/2025).
“Dua Agenda penting tersebut menghadirkan dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui utusan kelompok dan tokoh masyarakat,” katanya.
Hadir Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, Ketua DPRD dan Pimpinan Komisi dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Unsur Forkopimda Kabupaten Mamasa, Sekertaris Daerah mamasa, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Tenaga Ahli Dr.Agussalim, Para Pimpinan OPD lingkup Mamasa, OKP serta lembaga masyarakat lainnya.
Hasil kegiatan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan Musrenbang RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mamasa berupa masukan dan saran dari peserta maupun undangan.
Ketua DPRD menyampaikan pokir DPRD, Kepala Kandep Agama Kabupaten Mamasa terkait pembiayaan penyelenggaraan Tuan Rumah MTQ Tahun 2026. Sementara tokoh agama dab tokoh Budaya menyarankan agar Kabupaten Mamasa tetap diajukan sebagai Kabupaten Tujuan Destinasi Wisata Provinsi Sulawesi Barat.
Disisi lain Tenaga Ahli Dr. Agussalim, menyampaikan, Ranwal RPJMD 2025-2029 dengan memberikan masukan saran modifikasi 12 misi dan 24 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati kedalam program yang disesuaikan dengan Panca Daya Provinsi Sulawesi Barat.
Masukan juga disampaikan para pimpinan OPD lingkup Mamasa, OKP serta lembaga masyarakat lainnya.
Wakil Bupati Mamasa, mengharapkan prioritas pembangunan Pembangunan jalan, khusus ruas Jalan Mambi-Urekang-Ulumanda.
Muh. Darwis Damir, memaparkan pembangunan dan 5 prioritas pembangunan Tahun 2026. “Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 “MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, dengan 5 Prioritas pembangunan.
Yakni pertama Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang berdaya saing. Kedua Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Ketiga Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan, selanjutnya ke empat adalah Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas berkelanjutan.
Dan kelima Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, pungkasnya dalam kesempatan terakhir yang diberikan paparan.
(*)
