Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan.
Mapos, Majene — Wakil Ketua II DPRD Majene, Adi Ahsan terharu dan bahagia setelah mendapat kabar bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya segera akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene.
Legislator asal Partai Golkar yang dikenal suka mengkritisi kinerja pemerintah ini sebelumnya memang menuding Pemkab Majene membuat program aneh-aneh sehingga mengorbankan TPP.
“Dulu memang TPP tak ada. Tapi tambahan pendapatan ASN didapat dengan cara lain, yakni hampir di semua kegiatan-kegiatan pada OPD, honorarium dilekatkan. Tentu saja cara ini cukup rawan bagi ASN untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, agar ASN dapat menerima tambahan penghasilan yang aman, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan TPP sebagai pendapatan legal dan aman bagi ASN dengan cara meningkatkan kinerja ASN,” terang Adi Ahsan melalui WA, Jum’at (17/2/2023).
Apa lagi kata dia, menurut info yang dia peroleh, kurang lebih 80% ASN di Majene menggadaikan SK-nya di Bank karena berharap TPP dapat menutupi sebagian kebutuhan sehari-hari.
“Tapi tahun ini katanya, berkurang. Benarkah semua program di tahun 2023 bersifat prioritas dan mendesak sehingga harus mengorbankan sebagian anggaran TPP ASN? Itu yang kami tanyakan,” ujarnya.
“Syukurlah karena Pemerintah Kabupaten Majene sudah akan membayarkan,” imbuhnya seraya menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi Pemkab Majene lantaran mau mendengar keluhan ASN.
Diketahui, oleh Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele dan Sekretaris Daerah Kabupaten Majene H. Ardiansyah, S.STP menegaskan bahwa TPP ASN selama 3 bulan akan dibayarkan paling lambat minggu depan.
Selanjutnya untuk Tunjangan Fungsional hasil Penyetaraan juga akan segera dimasukkan dalam Ampra Gaji bulan Maret.
Hal ini sesuai perintah Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi. Pemerintah Daerah telah menyiapkan Anggaran sebesar Rp3,4 milyar untuk pemenuhan Tunjangan Fungsional.
“Insya Allah, Majene adalah kabupaten pertama di Sulawesi Barat yang membayarkan Tunjangan Fungsional ini,” tutup Adiansyah.
(*)
