Kejari Majene Lakukan Restorative Justice Dugaan Tindak Pidana Penadahan

Mapos, Majene — Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene menghentikan penuntutan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan keadilan restorative justice.

Diketahui, Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Pemkab Majene Pemkab Majene

Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Majene, Beny Siswanto melalui Kasi Intel Kejari Majene, Amanat Panggalo, SH, Jum’at (10/2/2023) mengatakan, upaya ini dilakukan lantaran pihak korban dan tersangka telah sepakat berdamai.

“Mereka telah menerima Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara (SKP2) di Aula Kantor Kejari Majene siang tadi. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi menghentikan penuntutan atas perkara tindak pidana penadahan terhadap tersangka PA berdasarkan keadilan restoratif,” sebut Kajari Majene seperti disampaikan oleh Amanat.

Dikatakan, oleh Kajari Majene Beny Siswanto didampingi Kasi Pidum M. Taufik Thalib dan Kasubsi Pratut Adjudian Syafitra menyerahkan SKP2 kepada para pihak sebagai tanda bahwa berakhirnya proses hukum pada perkara tersebut.

Lebih jauh kata dia, penghentian penuntutan dilakukan setelah sebelumnya pada Rabu tanggal 1 Februari 2023, penuntut umum yang menangani perkara tersebut berperan sebagai fasilitator melakukan upaya perdamaian antara tersangka dengan korban yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan keluarga dari masing-masing pihak serta penyidik.

“Dalam pertemuan tersebut, tersangka dengan sungguh-sungguh menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada korban. Selain itu orang tua dari tersangka juga menyampaikan permintaan maaf, sebab anak yang mereka banggakan yang juga jadi tulang punggung keluarga sangat terpukul dengan kasus yang menimpanya,” kata Beny seperti ditirukan Amanat.

Kemudian, sebagai tindak lanjut, pada tanggal 9 Februari 2023, Kejaksaan Negeri Majene melakukan ekspose secara virtual dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) pada Kejaksaan Agung RI untuk menjelaskan perkaranya dan meminta persetujuan.

Hasil ekspose tersebut, oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui permohonan Kejari Majene untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

“Lagi pula ancaman tindak pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Dan yang terpenting, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka PA,” pungkas Amanat.

Diketahui sebelumnya, bahwa tersangka PA melakukan tindak pidana penadahan dengan membeli motor jenis Kawasaki Ninja R dari tersangka AL yang didapat dari hasil kejahatan pencurian sehingga tersangka disangkakan dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

(*)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...