Mapos, Majene — Usai melakukan gelar perkara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan Pembangunan Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene dari Satker Pengembang air minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015, penyidik telah menemukan dua alat bukti.
Kapolres Majene AKBP Febryanto Siagian, S.H., S.I.K., M.Si, yang memimpin kegiatan itu dan didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Majene AKP Budi Adi, S.H., S.Sos., M.H, Kanit IDIK II Tipidkor Polres Majene IPDA Aulia Usmin, S.H selaku Pemapar bahan gelar Perkara, seluruh Kanit Reskrim Polres Majene, Kasiwas , Kasi Propam, Kasikum serta Pengawas Penyidik menemukan bukti kuat atas dugaan Tipikor dimaksud.
AKBP Febryanto Siagian, S.H., S.I.K., M.Si, menjelaskan, penanganan perkara tersebut berdasarkan laporan informasi nomor : R/LI-10 /VIII/2019/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2019 dan Sp. Lidik Nomor : Sp. Lidik / 183/ VIII / 2019 / Reskrim, tanggal 02 Agustus 2019.
Dikatakan, peserta gelar perkara sependapat bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene dari Satker Pengembang air minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 telah membuat negara merugi hingga ratusan juta rupiah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Oleh penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dan kecukupan bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP,” ungkap Febryanto Siagian.
Pada tempat sama, Kasat Reskrim Polres Majene AKP Budi Adi, SH. MHe menyebut, bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli secara maraton dan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat terkait perhitungan kerugian keuangan negara dan dilanjutkan penetapan tersangka.
“Ini membuktikan bahwa Polres Majene selalu serius dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas kata perwira yang pernah menjabat Kanit Tipikor Polres Polman ini.
Dia menambahkan, pelaku bakal dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH. Pidana.
(*)
