Mapos, Majene — Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tanggungjawab pemasukan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Majene wajib setor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun sayang, kebanyakan OPD tidak dapat memenuhi jumlah target yang disepakati melalui Perda APBD.
“Inilah yang menjadi masalah tersendiri bagi kami di Diskoperindag Majene, karena kami ditarget memasukkan pendapatan melalui PAD sebesar Rp1,6 miliar pada tahun 2022. Namun, hingga Desember 2022, oleh kami hanya bisa merealisasikan sebesar 60 persen,” ungkap Kepala Diskoperindag Majene, Busri , Senin (12/12/2022).
Dikatakan, ada beberapa kendala sehingga target tidak terpenuhi antara lain, pungutan retribusi terhadap pedagang dan sektor lain tidak bertambah dari tahun ketahun, sementara target ditambah setiap tahun.
“Harusnya berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun sebelumnya yang dijadikan target pada tahun berjalan. Kalau begini, tentu akan selalu minus,” sebut Busri.
Selain itu, hal lain yang menjadi pemicu realisasi target tidak tercapai yaitu, belum ada penyesuaian atas retribusi selama beberapa tahun lalu.
“Sedangkan harga kebutuhan terus bertambah setiap tahunnya. Ini tidak sejalan. Dan seharusnya ada penyesuaian,” kata Busri.
Dia berharap, agar ada penyesuaian retribusi kepada pelaku usaha dan pedagang sehingga sejalan dengan asumsi pendapatan pada dinas yang ia pimpin.
(*)
