Mapos, Majene – Sebelum shalat Jum’at pagi tadi 22 Juni 2018 di kota Kabupaten Majene, cuaca nampak cerah. Aktifitas masyarakat berjalan seperti biasa. Namun setelah usai shalat Jum’at sekitar pukul 13.00 Wita waktu setempat, awan mendung mulai menyelimuti.
“Padahal kita sudah siap dengan segala macam perlengkapan, siapa tahu panas terik nantinya saat demonstrasi damai menuntut pembagian PI. Alhamdulillah, mendung. Alam pun seolah merestui aksi ini,” ujar salah seorang pedemo dari elemen TP PKK Kabupaten, Nur Arniati.
Menurut dia, biasanya setiap ada gerakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan direstui oleh Sang Khalik, maka ciri-ciri mendung dan tidak hujan sebagai pertanda bahwa kegiatan itu direstui.
Ia mengaku, sebagai bagian dari masyarakat Majene, dirinya bersama Ketua TP PKK Kabupaten Majene dan pengurus PKK lainnya turut berjuang mempertahankan hak atas pembagian participating interest (PI) migas Blok Sebuku.
“Kami bersama Ketua TP PKK Kabupaten Majene Ibu Fatmawati Fahmi ikut dalam aksi demo. Semoga perjuangan kami dengan masyarakat Majene mendapat petunjuk dari Allah SWT sesuai tanda-tanda alam yang ada,” kata Nur Arniati sesaat sebelum aksi demo damai dimulai di Bundaran Tugu Pahlawan Pusat Pertokoan Majene, Jum’at (22/6/2018).
Sebagaimana diketahui bahwa aksi demo yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Majene (AMM) menyoal kebijakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) atas pembagian participating interest (PI) migas Blok Sebuku secara tidak adil karena melenceng dari kesepakatan awal.
Padahal, sesuai kesepakatan dan dimuat dalam notulensi di Istana Wapres Yusuf Kalla telah disebutkan bahwa PI dibagi antara Provinsi Sulbar dengan Kabupaten Majene adalah 50-50 dengan jumlah bagian 2,5 persen untuk Sulbar dan 2,5 persen Majene.
Namun oleh ABM telah mengeluarkan statemen 3 persen untuk Provinsi Sulbar, 1 persen untuk Kabupaten Majene dan 1 persen dibagi kepada kabupaten yang ada di Sulbar.
Kebijakan inilah sebagai pemicu atas turunnya ribuan massa ke jalan sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan ABM yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.
(ipunk)
