Pengamat: Korupsi sudah Berurat Berakar (di Kemenag)

  • 21 Mar 2019
  • Nasional
  • Sudirman Al Bukhori
  • 180
Gambar Pengamat: Korupsi sudah Berurat Berakar (di Kemenag)

Mapos, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena hajatan besar seperti penyelenggaran haji, memasuki Ramadan, atau pun Idul Fitri. Melainkan adanya kasus dugaan korupsi. Tak tanggung-tanggung, kasus itu melibatkan seorang ketua partai politik (parpol).

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang “besar” di Kemenag bukanlah yang pertama kali. Sebelum mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, pendahulunya, Suryadharma Ali, sudah lebih dulu merasakan dinginnya penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum lagi kasus-kasus lainnya yang menyeret mantan menteri agama atau pun anggota DPR.

Pengamat Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyebut, dari sejumlah kasus korupsi yang pernah terjadi sebelumnya, dapat dikatakan praktik rasuah sudah begitu pelik di lingkungan Kemenag. “Ini menunjukkan korupsi (di Kemenag) sudah berurat berakar,” kata Feri Amsari, Rabu (20/3).

Mantan Ketum PPP Romahurmuziy (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Berurat berakarnya praktik korupsi di kementerian yang menaungi masalah keagamaan itu, karena kasusnya tidak sekali ini. Bahkan dua kali menyeret sang menteri dan ketua partai.

Sebut saja kasus dana abadi umat dan biaya penyelenggaran ibadah haji periode 2001-2005. Kasus itu menyeret Said Agil, mantan Menteri Agama era presiden Megawati Soekarnoputri. Atas kasus tersebut Said Agil dianggap merugikan negara Rp 719 miliar. Lantas dia divonis lima tahun penjara, setelah putusan tetap atas kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Korupsi yang tidak kalah miris lagi yakni pengadaan kitab suci Alquran pada 2013. Korupsi itu terjadi pada APBNP 2011 dan APBN 2012. Kasus itu menyeret tiga orang anggota DPR. Yakninya, Zulkarnaen Djabar. Atas kasus korupsi pengadaan Alquran itu KPK menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 27,056 miliar.

Zulkarnaen Djabar pun akhirnya dihukum 15 tahun penjara. Hukum itu disertai dengan denda Rp 300 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,745 miliar.

Ternyata dunia kelam Kemenag belum sebenar-benarnya habis. Pada 2015, lagi-lagi menterinya yang kala itu Suryadharma Ali (SDA) terseret kasus korupsi. SDA ketika itu juga adalah Ketua Umum PPP. Dia terseret kasus penyalahgunaan dana operasional menteri (DOM) dan dana penyelenggaraan ibadah haji.

Majelis hakim menyatakan SDA terbukti menyelewengkan DOM sebesar Rp 1,8 miliar. Dia dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 1,821 miliar.

Pada 19 Mei 2016, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus di tingkat banding, hasilnya Suryadharma divonis 10 tahun penjara. Pengadilan juga mencabut hak Suryadharma untuk menduduki jabatan publik dalam 5 tahun ke depan.

Terbaru kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenag yang kembali menyeret Ketum PPP Romahurmuziy. Setelah menjadi tersangka, pria yang biasa disapa Rommy itu diberhentikan sebagai ketua umum PPP.

Melihat tren korupsi di Kemenag ini, Feri Amsari menilai ada yang tidak beres di institusi tersebut. Mulai dari sumber daya manusia (SDM). Bahkan melibatkan oknum dari pegawai, menteri, ketua partai, maupun oknum anggota DPR. Di samping itu, akibat dari upaya penegakan yang lemah.

Selain itu, kasus tersebut juga dampak dari kementerian yang diisi oleh orang-orang parpol. Akibatnya kementerian menjadi sapi perah untuk mendanai partai. “(Kasus seperti ini, red) relatif sama ya di kementerian-kementerian lain,” kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand itu.

(*)

(Sumber: JawaPos.com)

Baca Juga