Pemkab Mateng Teken MoU Bersama Ombudsman

Gambar Pemkab Mateng Teken MoU Bersama Ombudsman

Mapos, Mateng – Bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulbar tanda tanganni Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah, Senin (1/4/2019).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dirangkaikan dengan Sosialisasi Peran Ombusdman RI dalam Pengawasan Pelayanan Publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar mengatakan bahwa, kerjasama dengan Pemerintah Daerah bagian dari konsekuensi UU 37/2008, Jadi sesungguhnya kerjasama adalah bagian dari amanat UU 37. Semoga saja MoU ini menjadi wadah bagi Ombudsman untuk menguatkan kerjasama dalam penyelesaian pengaduan masyarakat.

“Saya berharap melalui kerjasama dengan Pemkab Mateng ini sejumlah pengaduan masyarakat di daerah ini bisa ditangani secara efektif dan diselesaikan dengan baik. Karena salah satu poin dari kerjasama ini adanya sinergitas dalam tindaklanjut penyelesaian laporan, mulai dari akses data dan informasi untuk keperluan tindaklanjuti penyelesaian laporan,” ujar Luman Umar.

Sementara Sekkab Mateng, H. Askary mengapresiasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, yang telah berkenan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Mateng.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mateng, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman, yang pada hari ini akan melegal Formalkan kerjasama dengan tujuan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Mamuju Tengah,” ucap Askary.

Menurut Askary, dengan adanya kerjasama tersebut pihaknya berharap pelayanan publik yang ada di Kabupaten Mateng dapat menjadi lebih baik.

“Saya berharap dengan adanya kerjasama ini, setiap permasalahan yang menyangkut pelayanan publik dapat direspon dengan cepat, sehingga tingkat kepuasan publik tetap terjaga dengan baik,” harap Askary.

Askary menjelaskan bahwa tugas pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakaynya, untuk itu ia berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

“Memberikan pelayanan itu tugas utama pemerintah, sudah pasti penyelenggaraan selalu menjadi perhatian masyarakat. Sebab itu, sebuah unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu kata Askary, Pemda akan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien, sehingga dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai salah satu syarat terciptanya keadilan hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Dia juga menghimbau kepada para Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mateng agar selalu memperhatikan nilai dan juga norma dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut, Sekkab Mateng, H. Askary, Kepala Ombudsman Ri Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, Para Asisten dan Staf Ahli Setda Mateng, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Mateng, Para Kabag Lingkup Setda Mateng.

(usman)

Baca Juga