Meski Berlaku, Jokowi Tetap Tolak Tandatangani MD3

  • 14 Mar 2018
  • Politik
  • Herman Mochtar
  • 267

Mapos, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin ‘tangguh’ dengan pasal-pasal sakti dalam UU MD3. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun harus mengakui UU MD3 tetap berlaku per hari ini meskipun ia tak menandatanganinya.

“Ya kan hari ini kan sudah terakhir, dan perlu saya sampaikan, saya tidak menandatangani undang-undang tersebut. Saya sadar, saya mengerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan, undang-undang itu tetap akan berlaku, walaupun tidak ada tanda tangan saya,” ujar Jokowi kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Sederet pasal kontroversial yang membentengi DPR mulai berlaku. Antara lain pemanggilan terhadap orang, kelompok, ataupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR melalui kepolisian hingga hak imunitas bagi anggota DPR yang dinilai banyak pihak berlebihan.

Jokowi sadar terkait adanya pasal-pasal tersebut di UU MD3. Jokowi mengaku menangkap keresahan yang ada di masyarakat. Tapi mau bagaimana lagi, UU MD3 tetap berlaku.

“Kenapa tidak saya tanda tangani? Saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” kata Jokowi.

Jokowi pun mempersilakan masyarakat menggugat pasal-pasal di UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang jelas, ia menolak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) MD3.

“Kenapa tidak dikeluarkan perppu? Ya sama saja. Perppu itu kan kalau sudah jadi kan harus disetujui oleh DPR. Gitu loh. Masak pada nggak ngerti,” terang Jokowi.

Lantas, apakah Jokowi merasa kecolongan karena ada beberapa pasal yang dinilai tidak sesuai keinginan pemerintah, lolos dari tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly? Terkait hal ini, Jokowi tidak membenarkan.

Jokowi menilai, lolos beberapa pasal yang dinilai tidak sesuai tersebut karena situasi di DPR yang sangat dinamis. Yasonna sendiri telah memberi penjelasan kepada dirinya.

“Karena situasi. Saya kira situasi di DPR saat itu memang kan permintaan pasal-pasal itu kan banyak sekali. Dan menteri memang sama sekali tidak melaporkan ke saya, karena situasinya sangat dinamis, sehingga Pak Menkum HAM menyampaikan ke saya bahwa Pak, itu sudah kita potong lebih dari 75 persen. Jadi memang dinamika di DPR kan sangat panjang dan sangat cepat sekali,” katanya.

Jokowi pun tak mengiyakan apakah dirinya akan memberi teguran ke Yasonna. Dia mengatakan, Yasonna sudah berusaha menghubungi dirinya saat pergulatan mengenai UU itu berlangsung di DPR, namun situasi tidak memungkinkan terjadinya komunikasi itu.

“Itu saya sampaikan, situasi di sana, saya menyadari situasi di sana memang sangat dinamis dan sangat cepat sekali dan tidak memungkinkan menteri telepon ke saya, dan pada saat memang berusaha untuk menelepon tapi memang, saya nggak tahu, saya pada posisi yang tidak mungkin untuk menerima itu,” jelas Jokowi.

(*)

 

 

 

 

 

Sumber : detik.com 

Baca Juga