KPK: ULP Sulbar Harus Independen, Awas Kalau Tidak

Gambar KPK: ULP Sulbar Harus Independen, Awas Kalau Tidak

Mapos, Mamuju – Koordinator Tim KPK Wilayah VIII, Adlinsyah Malik Nasution menegaskan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus independen, bila masih ad hoc itu terbilang aneh.

Adlinsyah meminta agar Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sulawesi Barat untuk bekerja independen.

“Kalau masih Ad hoc, itu aneh,” ujarnya, Selasa (19/3/2019).

Adlinsyah mempertanyakan keindependensian dari ULP.

“Bagaimana mungkin orang yang melakukan fungsi monitoring all kontrol kalau masih Ad hoc,” pungkasnya.

“Awas kalau ULP tidak mau independen. Harus independen,” tegas pria dengan sapaan akrab Bang Coki ini.

KPK juga akan mengumpulkan data-data proyek yang disampaikan para awak media dan beberapa data yang diperlihatkan sejumlah LSM yang berpotensi adanya praktik KKN.

Salanjutnya proyek pengadaan sarana sistem informasi rumah sakit (SIRS) yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar dengan menelan anggaran Rp. 750 juta tahun 2018, yang hingga saat ini belum difungsikan juga tak luput mendapat perhatian dari KPK.

Kehadiran KPK di Sulbar dalam rangka Koordinasi Supervisi pencegahan korupsi terintergrasi di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Audience itu berlangsung di Ruang Pola Lantai II Kantor Gubernur Sulbar.

(usman)

Baca Juga