Kabid Humas Polda Sulbar Hadiri Rapat Tim Bakor Pakem di Kemenag

  • 20 Nov 2019
  • Mamuju
  • Sudirman Al Bukhori
  • 72
Gambar Kabid Humas Polda Sulbar Hadiri Rapat Tim Bakor Pakem di Kemenag

Mapos, Mamuju – Mewakili Kapolda Sulbar, Kabid Humas AKBP Hj. Mashura menghadiri rapat tim badan koordinasi pengawasan aliran paham keagamaan Masyarakat (Bakor Pakem), Rabu (20/11/2019).

Rapat Bakor Pakem yang berlangsung di ruang rapat Kanwil Kemenag Sulbar ini juga dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenag, Kabinda, Wakajati Sulbar, Danrem 142 Tatag, Dir Intelkam, Kesbanpol, FKUB, MUI dan undangan lainnya.

Kepala Kementrian Agama Provinsi Sulbar H. Muflih B Fattah dalam sambutannya mengatakan, terkait maraknya paham-paham yang tidak sesuai tututan agama tertentu, wadah ini (Bakor Pakem) diharapkan mampu mengantisipasi gerakan kelompok-kelompok yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyalahi syariat.

Untuk itu pada kesempatan ini, pihaknya berharap ada solusi yang dapat dituai bersama dalam menjaga kondisi kamtibmas dari penyebaran ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu.

Dalam rapat tersebut Kementerian Agama Sulbar telah menetapkan 10 kriteria aliran sesat menurut majelis Indonesia yaitu :

  1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam.
  2. Menyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
  3. Menyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur’an.
  4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran Al-Qur’an.
  5. Melakukan penafsiran Al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
  6. Mengingkari kedudukan Hadits Nabi Sallalahualaihi Wasallam sebagai sumber ajaran islam.
  7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
  8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
  9. Mengubah, menambah dan atau mengirangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti haji tidak ke baitullah, Sholat wajib tidak 5 (lima) waktu.
  10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti menkafirkan muslim hanya kerena bukan kelompoknya.

Kabid Humas AKBP Hj. Mashura, dalam kesempatannya menyarankan dan sepakat atas masukan seluruh pihak untuk bergerak secara terpadu dalam mengantisipasi paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu.

Disamping itu, pihaknya berharap ada keputusan yang jelas dalam rapat kali ini terkait penanganan paham-paham atau aliran yang tidak sesuai syariat sehingga informasi tidak bias ditengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan, tuturnya.

“Isu-isu yang ada memang sangat perlu didalami terlebih dahulu sebelum betul-betul menetapkan kelompok tertentu menyebarkan pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat,” kata Mashura.

Berdasarkan hasil rapat, tim bakor pakem belum mengambil tindakan karena masih terus melakukan upaya koordinasi terkait paham atau aliran dugaan menyimpang sekaligus menunggu fatwa MUI sebagai dasar bakor pakem untuk membuat keputusan.

Disamping itu, guna menginpentalisir gerakan kelompok yang disinyalir menyebarkan paham yang menyalahi syariat maka empat pilar (Kades, TNI/Polri dan Penyuluh agama) akan diberdayakan dengan maksimal diwilayahnya masing-masing.

(usman)

Baca Juga