Mapos, Mamuju — Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, mengatakan, perlu adanya kenyamanan persepsi dalam menata perencanaan infrastruktur dan kewilayahan Sulbar.
“Apalagi sektor itu menjadi salah satu masalah utama Sulbar. yang harus diselesaikan bersama. dalam rangka meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah sektor infrastruktur dan kewilayahan, perlu adanya penyamaan persepsi,” papar Junda saat membuka rapat Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun 2024 di ruang rapat RKPD Bapperida Sulbar, Selasa (13/02/2024).
Rapat dihadiri para stakeholder di bidang infrastruktur dan kewilayahan, baik dari instansi vertikal, provinsi serta perwakilan Bappeda Kabupaten Se-Sulbar.
Rapat ini juga menjadi awal menuju agenda Forum Group Discussion Tematik RPJPD 2025-2045 yang berkaitan dengan infrastruktur dan kewilayahan.
“Kami menyadari bahwa dokumen RPJPD yang disusun itu periodenya 20 tahun, maka kita butuhkan analisis mendalam berkaitan dengan kondisi eksisting gambaran saat ini. Sehingga kita mampu merencanakan Sulawesi Barat 20 tahun ke depan,” kata Junda.
Ada 3 strategi yang akan dilakukan dalam mendukung Sulbar sebagai penyangga ibu kota nusantara. Yaitu peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya alam terutama hasil pertanian, membangun sumber daya manusia, serta membangun konektivitas antara pusat produksi dan pasar.
“Kelemahan kita adalah tidak memiliki grand strategi tentang pengembangan suatu kawasan. Akibatnya, kita hanya akan mendapat anggaran untuk pemenuhan standar minimal saja,” sebutnya.
Junda pun mengajak agar berpikir untuk menyusun grand strategi tentang pengembangan suatu kawasan.
“Jadi, bagaimana suatu kawasan itu bisa didukung dengan infrastruktur. Baik darat, laut maupun udara. Mari kita memikirkan ke depan bagaimana infrastruktur untuk mendukung produksi bisa sampai ke pasar dan bagaimana konektivitas Mamuju dan Makassar tidak terlalu bermasalah,” katanya.
“Kita juga harus memikirkan bagaimana volume kendaraan apalagi jalan poros kita ini adalah satu-satunya jalur dan tidak ada alternatif lain. Dan penting mempertimbangkan tingkat kerawanan seperti longsor, terutama untuk 20 tahun kedepan. Harus kita memikirkan alternatif-alternatif untuk menangani berbagai hal tersebut,” imbuhnya menutup.
(*/adv)
