Harun Sianto: Tidak boleh Seseorang Memiliki Dua Status Kewarganegaraan

  • 11 Apr 2019
  • Hukum
  • Sudirman Al Bukhori
  • 161
Gambar Harun Sianto: Tidak boleh Seseorang Memiliki Dua Status Kewarganegaraan

Mapos, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kemenkumham Sukbar, Harun Sianto, di Hotel Pantai Indah Mamuju, Kamis, (11/4/2019).

Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan itu, “Status Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia serta Persiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Masuknya Tenaga Kerja Asing dan Revolusi Industri 4.0 Tahun 2019”

Harun Sulianto menyampaikan, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

“Setiap orang harus terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi tidak berkewarganegaraan,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Ia menjelaskan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Maka dari itu diperlukan perjanjian kewarganegaraan antar negara-negara modern untuk menghindari status dwi kewarganegaraan.

Permasalahan kewarganegaraan yang mungkin timbul dari maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ini bisa jadi soal legalitas status kewarganegaraan si pekerja asing.

“Jangan sampai para pekerja asing masuk, tanpa melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi pekerja ilegal,” jelas Harun.

Harun menambahkan, kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan guna menghindari terjadinya status dwi kewarganegaran atau bahkan state less (tidak berkewarganegaraan).

Kegiatan tersebut diikuti, Badan Intelijen Negara Sulbar, Biro Hukum Prov Sulbar, Pengadilan Negeri Mamuju, mahasiswa, keluarahan dan unsur pemerintah lainnya.

(usman)

Baca Juga