Caleg Salah Satu Parpol Peserta Pemilu 2019 Diduga Menipu

Gambar Caleg Salah Satu Parpol Peserta Pemilu 2019 Diduga Menipu

Mapos, Mamuju – Hati-hati jika ada seseorang yang mengaku punya koneksi di kementerian maupun lembaga negara lainnya. Bisa saja, mereka dengan mudahnya memperdaya masyarakat dengan iming-iming dapat moloskan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal inilah yang dialami oleh ratusan masyarakat pencari kerja di Sulbar dan Sulsel.

Kasubdit 3 Jatanras Reskrim Polda Sulbar, AKBP Andi Mappijaji, Rabu (16/01/2019) kemarin menyebut, hari ini (Kamis, 17 Januari 2019) pihak Polda Sulbar akan merelease kasus penipuan yang melibatkan salah seorang Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 Dapil Polman.

“Korbannya banyak. Kalau tidak salah mencapai ratusan orang. Tapi yang melapor hanya beberapa korban saja,” terang AKBP Andi Mappijaji.

Sementara itu, dalam jumpa pers yang dilakukan Polda Sulbar, Kamis (17/1/2019) di Aula Arya Guna Jl. Aiptu Nurman Kalubibing – Mamuju, terungkap bahwa tersangka yang mengantongi sejumlah KTP dengan inisial NA ini diduga melakukan aksi penipuan CPNS melalui jalur Kemenkumham Provinsi Sulbar pada tahun 2017 silam.

Wakil Direktur Krimum Polda Sulbar AKBP Iskandar SIK, M.Hum bersama Kabid Humas AKBP Hj. Mashura dan Kasubdit 3 Jatanras Ditkrimum Polda Sulbar AKBP Andi Mappijaji menyebut, awalnya di tahun 2017 terlapor dapat mengurus 6 orang masyarakat pencari kerja untuk dijadikan CPNS di Kemenkumham Provinsi Sulbar.

“Sukses memperdaya korban karena belum melapor ke polisi, pelaku kembali melancarkan aksinya dengan mengimin-imingi para CPNS bahwa mereka akan diterima pada tahun 2018 dengan menjanjikan pada calon korban bahwa apabila sudah membayar maka sudah pasti lulus atau diterima dengan ketentuan, peserta menyerahkan dana panjar terlebih dahulu maksimal Rp100 juta, setelah SK pengangkatan terbit, maka peserta melunasi sisa Rp 100 juta lagi menjadi total Rp.200 juta,” beber AKBP Iskandar.

Jumlah uang yang diterima terlapor dari para korbannya ada yang secara tunai dan ada juga via transfer ke rekening terlapor.

Untuk menyakinkan korbannya setelah mendapat bayaran, terlapor memberangkatkan korban ke Malang di sebuah perumahan dekat Kompleks AURI.

“Mereka disana selama kurang lebih 5 hari, yakni tanggal 25 April 2018 sampai 29 April 2018 dengan kegiatan latihan jasmani (pelatihnya personel AURI ) dan melaksanakan kegiatan tes Psiko,” ungkap Iskandar.

Tidak sampai disitu, pada tanggal 30 April 2018 hingga 5 Mei 2018, korban kembali dibawa ke Bali di Hotel Horizon dengan kegiatan ala pembekalan CPNS selama 7 hari.

Kemudian pada bulan Juli 2018, para korban dibawa ke Jakarta dalam rangka pembuatan pasport. “Tapi tidak ada kegiatan. Selanjutnya korban diinapkan di Big Hotel dekat Bandara Cengkareng dengan janji akan dipertemukan dengan orangnya kemenkumham namun hanya janji belaka,” tutur Iskandar.

Setelah mengikuit berbagai kegiatan, para korban akhirnya menerima SK pengangkatan pegawai dari Kemenkumham yang ditetapkan di Mamuju pada tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh Kakanwil Kemenkumham Sulbar A.n. FARIDA SH, MH dengan Nomor KEP.W.33.252.KP.03.01 Tahun 2017 dan semuanya sama.

Belakangan dikerahui bahwa SK itu dicetak di Mamuju atas suruhan terlapor dengan imbalan kepada pencetak yang kini diketahui alamatnya sebesar Rp720 ribu.

“SK yang sudah jadi kemudian dikirim melalui pesan elektronik Whats App. Mereka tidak menerima sinan SK secara manualCPNS jadi tidak ada yang manual,” jelas Wadir Reskrimum Polda Sulbar, AKBP Iskandar.

Setelah perkaranya didalami lanjutnya, para korban ternyata ada 3 kelompok dan para korban diperkirakan berjumlah 100 orang yang berasal dari Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, Kabulaten Mamuju bahkan ada dari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulsel. Bahkan ada korban berasal dari Malang, Bali dan Jakarta.

Dalam melancarkan aksinya tersebut, terlapor sudah melakukan setting dengan memanggil beberapa orang dari Kota Makassar untuk menjadi panitia atau pelatih yang sudah diberi upah sehingga para korban yakin dengan janji palsu terlapor.

Data yang dikantongi polisi, korban dari Kabupaten Polman mencapai 35 orang, dari Kabupaten Majene 8 orang, Mamuju 30 orang dan Bulukumba ada 2 orang.

“Dalam perkara ini, tidak ada keterlibatan dari pejabat Kemenkumham, melainkan semua adalah inisiatif terlapor yang terungkap dalam lidik. Pasal yang akan kita terapkan adalah Pasal 378 Jo 55 (1) ke 1 KUHP dengan ancaman penjara diatas lima tahun,” pungkas AKBP Iskandar.

(ipunk)

Baca Juga